TRIBUNMANADO.CO.ID, BITUNG -  TB atau Tuberkulosis dan Pekan Imunisasi (Pin) Polio masalah kesehatan di Indonesia, yang kini menjadi atensi hingga ke Kota Bitung Sulut.

Pemerintah Kota (Pemkot) Bitung melakui Dinas Kesehatan, menurut Kepala Bidang Kepala Bidang Pengendalian Penyakit Dinkes Bitung, dr Viktor Tumbuan menerangkan atensi terhadap 2 masalah ini karena kasus TB di Indonesia masih banyak.

Bahkan sampai saat ini Indonesia masih berada di posisi ke-2 kasus TB terbanyak sedunia. 

Baca juga: Ikut Rakor Bareng Kemendagri, Sekda Mitra Sulawesi Utara Ingatkan Kepala Desa Soal TBC dan Polio

Sedangkan PIN Polio diangkat karena cakupan imunisasinya secara nasional masih rendah dan ini menyebabkan terjadinya Kejadian Luar Biasa (KLB) Polio dibeberapa daerah.

Dokter Viktor menjelaskan, di Kota Bitung tahun 2023, ditemukan suspek terduga TB sebesar 64,3 persen dengan capaian 3.903 dan target 6.073. 

Pada tahun 2024 sebesar 40,27 persen dengan capaian 2.429 dan target 6.032.

Pada tahun 2024 rata-rata setiap hari ada 20 kasus TB. 

Begitu juga dengan cakupan imunisasi yang masih rendah dan tidak mencapai target Nasional.

Sehingga penyakit-penyakit yang bisa dicegah dengan imunisasi. 

Pada tahun 2023 cakupan imunisasi polio di kota Bitung sebesar 89,9 persen dengan target yang harus dicapai sebesar 90 persen.

Pada tahun 2024 cakupan imunisasi polio di kota Bitung sebesar 41,2 persen dengan target yang harus dicapai sebesar 47,5 persen. 

"Kondisi ini menunjukkan bahwa cakupan imunisasi polio pada tahun 2023 dan 2024 tidak mencapai target, sehingga pelaksanaan PIN Polio harus lebih dimaksimalkan," kata Kepala Bidang Kepala Bidang Pengendalian Penyakit Dinkes Bitung, dr Viktor Tumbuan, Selasa (9/7/2024).

Penjelasan dan penyampaian ini, di uraikan dokter Viktor saat pelaksanaan Rapat Kerja Kesehatan Daerah (Rakerkesda) Kota Bitung Tahun 2024, dengan tagline "Transformasi Kesehatan Menuju Kota Bintung Yang Lebih Sehat", Selasa di Quality Hotel Manado, Selasa (9/7/2024).

Rakerkesda Kota Bitung 2024, dengan konsentrasi dan fokus mensukseskan Pekan Imunisasi Naskonal (PIN) dan Percepatan Penanggulangan TB.

Lanjutnya, Rakerkesda ini secara umum pelaksanaannya bertujuan sebagai forum tingkat daerah bidang kesehatan untuk meningkatkan kinerja dan capaian pada program TB dan Imunisasi Polio.

Kepala Dinas Kesehatan Kota Bitung Sulut Dr Pitter Lumingkewas, meliat dari aspek mengapa sampai meningkat dua penyakit itu.

Menurut Pitter, muncul persoalan ketika Pandemi Covid 19 banyak program yang tertinggal, seperti iminisasi terjadi kondisi  balita dan ibu hamil jarang ke Posyandu.

Untuk itulah, saat ini di butuhkan kerja gotong royong dan kolaborasi dari pemerintah Kecamatan, Kelurahan, Ketua RT hingga Kepala Lingkungan untuk mencapai target imunisasi dan Pin Polio. 

"Ada pengalaman saat pandemi Covid 19, ketika nakes akan melakukan imunisasi Covid 19 ada nakes yang dikejar warga pakai sajam," jelas Kadis Kesehatan Bitung Dr Pitter Lumingkewas.

Ia tidak menampik, akibat dari Pandemi Covid 19 banyak merubah hal-hal di tengah masyarakat yang menyulitkan nakes.

Sehingga banyak imunisasi banyak tidak memenuhi syarat, dan pada tahun 2023 sampai tahun 2024 muncul penyakit  sudah tidaka da muncul.

Sebut saja campak atau sarampa, dan hati-hati dengan Polio yang lebih berbahaya.

Tahun 2023, ketika pelaksanaan Pin Polio Nasional telah digaungkan untuk berhati-hati karena di negara yang tidak pernah kena sudah kena Polio termasuk Indonesia.

"Jangan sampai di Manado dan Bitung ada Polio. Makanya pelaksanaan Pin Polio pemerintah pusat melalui Kemenkes dan Kemendageri, gencar untuk melaksanakan Imunisasi Pin Polio," kata dia.

Pelaksanaan imunisasi secara Nasional di Bitung, bakal di genjot mulai bulan Juli dan Agustus 2024.

Sehingga di butuhkan kerja malendong dan kolaborasi, antara para ujung tombak pelaksana di lapangan, kepala puskesmas di 9 puskesmas yang ada, koordinator program dan suporting tim dari Camat.

Akan dampingi tim ke lapangan, untuk meyakinkan masyarakat ingin, mau dan datang imunisasi.

Target dari imunisasi ini 95 persen sasaran di tiap wilayah Kecamatan dan Kelurahan.