Perlu diketahui, Pertalite merupakan salah satu BBM Subsidi yang ditanggung pemerintah.

Namun aturan distribusinya masih belum terperinci secara jelas, berbeda dengan Solar Subsidi.

Menteri ESDM Arifin Tasrif sebelumnya menyebutkan bahwa aturan pembatasan distribusi produk BBM subsidi perlu segera diterapkan agar penyaluran BBM subsidi dapat digunakan sesuai peruntukannya.

"Ya Juni (revisi Perpres) nanti kan kita evaluasi sebelum itu, kemudian Juni mungkin bisa," tutur Arifin.

"Sebelum Juni harusnya ada bahasan kalau memang perkembangan situasi makin tidak favorable," imbuhnya.

Harus Ada Skenario Agar Tak Rugikan Masyarakat

Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto meminta pemerintah menyiapkan skenario yang tidak merugikan masyarakat kurang mampu terkait rencana pembatasan distribusi BBM bersubsidi ini.

Mulyanto mengingatkan bahwa pembatasan ini harus diimplementasikan dengan hati-hati.

Baik itu dalam penetapan kriteria kendaraan bermotor, maupun pentahapannya.

"Jangan sampai kebijakan ini menimbulkan masalah baru di masyarakat," ujar Mulyanto.

Ia menambahkan bahwa pembatasan distribusi BBM bersubsidi memang sudah seharusnya dijalankan oleh pemerintah.

Mngingat adanya ketidaktepatan sasaran yang memicu ketidakadilan dalam distribusi BBM bersubsidi.

"Padahal BBM bersubsidi ini ditujukan untuk masyarakat miskin dan rentan," tegasnya.

Ketidaktepatan sasaran juga terjadi di sektor pertambangan dan industri.

Di mana kendaraan tambang, industri, dan perkebunan yang semestinya tidak menggunakan BBM bersubsidi, ternyata masih banyak yang menggunakan BBM ini.