Baca tanpa iklan
TRIBUNMANADO.CO.ID, Jakarta - Efek bantuan sosial (bansos) ramai dibicarakan dalam sidang sengketa Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK).
Exit poll dari Indikator Politik Indonesia menemukkan 56,9 persen pemilih yang tidak pernah mendapatkan bansos mencoblos Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming.
Hanya selisih 3,2 persen lebih rendah dari pemilih yang menerima bansos dan memilih Pasangan Calon (Paslo) 02 Prabowo-Gibran.
Begitu juga di kalangan pemilih yang pernah menerima (sudah tidak menerima lagi), sebanyak 60,1 persen tetap memilih paslon yang diusung Koalisi Indonesia Maju (KIM) di Pilpres 14 Februari 2024.
Dari empat klasifikasi pemilih yang diteliti Indikator, kesemuanya memenangkan Prabowo-Gibran di angka terkecil 56,9 persen hingga 60,1 persen.
Exit poll adalah survei pemilih seusai keluar dari bilik suara menyalurkan hak politiknya.
Paslon 01 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar di posisi kedua dalam exit poll pada kisaran angka antara 22,5 persen hingga 27 persen.
Kemudian Paslon 03 Ganjar Pranowo-Mahfud MD di kisaran 16,1 persen sampai 17,6 persen.
Direktur Eksekutif Indikator Burhanuddin Buhtadi dalam keterangan tertulis menjelaskan, pemilih yang pernah menerima atau tidak (bansos) dan apakah masih menerima atau sudah tidak lagi, dukungan terhadap Prabowo-Gibran mayoritas.
Rekapitulasi Perolehan Suara Pilpres 2024
- Anies-Muhaimin 40,971,906 (24,95 persen)
- Prabowo-Gibran 96,214,691 (58,59 persen)
- Ganjar-Mahfud 27,040,878 (16,47 persen)
Bersifat Asumtif
Pakar Hukum Tata Negara Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar Fahri Bachmid mengatakan, tudingan penyalahgunaan bantuan sosial (bansos) yang didalilkan tim pasangan calon (paslon) nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan paslon nomor 3, Ganjar Pranowo-Mahfud MD menguntungkan suara Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2024 bersifat asumtif.
Menurut dia, dalil dari kubu Anies dan Ganjar itu, hanya sebuah narasi propaganda untuk mendelegitimasi keterpilihan Prabowo-Gibran.
"Dalil-dalil pemohon hanya bersifat asumtif dan propaganda guna mendelegitimasi pihak terkait (paslon 02) dalam kontestasi pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2024," kata Fahri saat dihubungi Senin (1/4/2024).
Fahri menjelaskan, para pemohon tidak dapat membuktikan secara konkrit kausalitas antara lokasi dan wilayah pemberian bansos oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) beserta jajarannya, dengan naiknya suara Prabowo-Gibran.