Baca tanpa iklan
"Tentunya apa yang pernah diukir oleh mereka berdua ini tidak mau dirusak hanya untuk kepentingan keluarga saja.
Komunikasi politik itu perlu untuk mematangkan perjalanan negeri ini lebih lanjut," ujarnya seperti dilansir Tribunnews.com.
Gatot meyakini penggunaan hak angket sendiri telah memenuhi persyaratan dan akan terealisasi.
Menurutnya penggunaan hak angket menjadi jalan terakhir karena meragukan mekanisme hukum melalui Mahkamah Konstitusi dan Bawaslu.
"Ya sekarang hukum kita, Mahkamah Konstitusi bagaimana bisa dipercaya? Bawaslu bagaimana bisa dipercaya? Maka secara aturan di negara ini, tempat terakhir ya Hak Angket itu saja," kata Gatot.
"Kalau itu nggak bisa ya terpaksa parlemen jalanan nanti yang bekerja. Kan sayang kalau pakai parlemen jalanan. Bisa terjadi kekacauan dan sebagainya. Tapi kalau hak angket ini berjalan, ini kan kita lihat saja nanti. Jadi kebenaran mana yang benar terjadi," sambung dia.
Pertemuan diyakini terjadi
Diberitakan sebelumnya Politikus PDI Perjuangan (PDIP), Adian Napitupulu meyakini rencana pertemuan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri dengan dengan Wakil Presiden ke-10 dan 12 RI, Jusuf Kalla alias JK bakal terjadi.
"Pasti terjadi lah," kata Adian Ganjar saat ditemui di Rumah Aspirasi Relawan Ganjar-Mahfud, Menteng, Jakarta, Jumat (23/2/2024).
Hanya saja, Adian tak mengungkapkan kapan dan di mana pertemuan itu akan dilaksanakan.
"Kita dengar saja, kita ikuti," ujar anggota Komisi VII DPR RI ini.
Kabar pertemuan Megawati dan JK sebelumnya diungkapkan Politikus PDI Perjuangan (PDIP), Deddy Yevri Sitorus.
Deddy mengatakan, dirinya tidak mengetahui secara detail mengenai kapan pertemuan itu akan digelar.
"Saya dengar begitu (Megawati bertemu JK), tapi pastinya enggak tahu," kata Deddy kepada wartawan, Kamis.
Sebelumnya Co-Captain Timnas Anies Baswedan - Muhaimin Iskandar (AMIN), Sudirman Said, menilai rencana pertemuan Jusuf Kalla dengan Megawati Soekarnoputri tak hanya akan membahas soal elektroral dalam Pemilu 2024.