TRIBUNMANADO.CO.ID - Cawapres nomor urut 3, Mahfud MD, mengatakan terdapat "operasi" untuk menekan pimpinan perguruan tinggi yang belum menerbitkan pernyataan sikap atau deklarasi tentang situasi demokrasi Indonesia terkini.

Hal tersebut seiring meluasnya gelombang kritik terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) dari sivitas akademika berbagai kampus di Indonesia belakangan ini.

Calon Wakil Presiden (Cawapres) nomor urut 3, Mahfud MD menegaskan dirinya mendapatkan laporan ada semacam operasi untuk menekan rektor-rektor kampus yang belum menyatakan sikap dan akan membuat deklarasi untuk kebaikan bangsa demi membangun demokrasi yang bermartabat.

Baca juga: TPN Ganjar-Mahfud Goyang Pencalonan Gibran di Pilpres 2024, Ketua KPU Enggan Komentar Putusan Etik

“Secara bersamaan muncul operasi yang mendekati rektor-rektor yang belum mengemukakan, mereka diminta untuk menyatakan sikap yang berbeda, untuk mengatakan bahwa Presiden Jokowi baik,” paparnya saat berdialog “Tabrak Prof” di Yogyakarta, Senin (5/2/2024).

Mahfud melanjutkan, ada beberapa rektor perguruan tinggi membuat pernyataan seperti yang diminta oleh pihak yang melakukan operasi tersebut.

Kendati demikian, ada juga rektor yang jelas-jelas menolak, tambah Mahfud.

Seperti rektor Universitas Soegijapranata di Semarang.

“Dia (rektor) mengatakan diminta untuk menyatakan untuk pemerintahan Jokowi baik, pemilu baik dan lain sebagainya, nah itu yang beredar,” ujar Mahfud.

Adanya intervensi ke kampus-kampus, lanjut mantan Menkopolhukam ini, bisa saja terjadi, tetapi untuk mengatakan perguruan tinggi itu takut karena adanya tekanan, itu tidak juga.

Saat ini, menurut Mahfud, sudah 59 perguruan tinggi, dan selanjutnya akan terus mengalir setiap perguruan tinggi akan menyatakan sikap untuk mengawal pemilu dan menyuarakan pemerintahan yang beretika.

Menurutnya, semakin menekan perguruan tinggi, maka semakin bergelombang gerakan-gerakan tersebut.

“Oleh karena itu karena kita berada di Yogyakarta, mari kita mengucapkan terima kasih kepada para guru besar civitas akademika UGM (Universitas Gajah Mada) yang telah memulai lebih dulu untuk mengajak perguruan tinggi lain menyatakan sikap yang sama,” tegasnya.

Cerita Rektor Unika Soegijapranata, Dihubungi Oknum yang Mengaku Polisi, Diminta Buat Video Apresiasi Jokowi

Rektor Universitas Katolik Soegijapranata Kota Semarang, Ferdinandus Hindarto mengaku diminta seseorang yang mengaku polisi untuk membuat testimoni video mengapresiasi kinerja Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Nomor satu diminta mengapresiasi kinerja Pak Jokowi. Kedua bahwa pemilu ini mencari penerus Pak Jokowi. Yang ketiga lupa," jelasnya saat dihubungi kompas.com, Selasa (6/2/2024).

Dia menjelaskan, pemilik nomor yang mengaku dari polisi tersebut mulai menghubunginya pada Jumat 2 Febuari 2024 yang lalu.

"WA (WhatsApp) dari anggota Polrestabes Semarang atas instruksi Polda Jateng menghubungi Jumat," kata dia.

Oknum tersebut memintanya untuk membuat video testimoni untuk Jokowi dengan poin-poin yang telah dikirimkan.

"Beliau meminta saya untuk buat video. Tapi saya nggak respons, karena kami memang berbeda," ujarnya.

Kemudian pada Sabtu, 3 Febuari 2024 menghubunginya kembali dengan mengirimkan video-video testimoni dari kampus lain.

"Ini bapak semuanya sudah ngirim untuk saya kirim ke Kapolda," ucap Hindarto menirukan pesan yang dikirim kepadanya.

Merasa tak perlu membuat video testimoni tersebut, Hindarto memilih untuk tidak membalas pesan dari nomor tersebut.

"Saya nggak respons karena itu bukan pilihan kami," paparnya.

Lalu pada Senin, 5 Febuari 2024 nomor tersebut kembali menghubunginya. Kali ini melalui sambungan telepon.

"Senin siang masih telpon lagi tapi tetap nggak saya respons," ujarnya.

Sampai berita ini ditayangkan, kompas.com sudah berusaha menghubungi Polda Jateng untuk mengkonfirmasi kabar tersebut. Namun, sampai saat ini belum ada jawaban.

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com

Baca berita lainnya di: Google News.

Berita terbaru Tribun Manado: klik di sini.