Baca tanpa iklan
Dikutip dari ipdn.ac.d, menurut Muhadam, kita berhadapan dengan dua istilah, petugas partai dan petugas rakyat. Seakan keduanya diametral dan dikotomistik.
Petugas partai dimaknai sebagai orang yang diserahi tugas menjalankan visi dan misi partai pada semua cabang kekuasaan, entah eksekutif, legislatif maupun yudikatif. Konsekuensinya mereka bertanggungjawab penuh pada partai.
Petugas rakyat mungkin diasumsikan bertumbuh, berkembang, dipilih dari, oleh dan untuk rakyat. Di imajinasi kita seakan si petugas bertanggungjawab penuh pada rakyat. Persoalannya rakyat yang mana? Sebab kelompok-kelompok dalam masyarakat bukanlah massa yang cair, tapi padat oleh sekat kepentingan masing-masing. Faktanya setiap kita tentu punya preferensi pilihan yang berbeda satu sama lain.
Sebenarnya kedua istilah itu memiliki akar tunjang yang sama. Keduanya berbasis rakyat. Partai lahir dan di bentuk oleh rakyat dengan kepentingan, cita-cita, nilai dan idiologi yang diorganisir lebih terang-benderang (Budiarjo, Burke, Sartori dll). Kelompok-kelompok itu mengidentifikasi diri menjadi partai politik untuk mencapai kepentingan bersama. Jadi partai pada dasarnya representasi rakyat yang bersifat eklusif.
Artinya, rakyat yang bercokol di partai adalah mereka yang memiliki kesamaan gagasan dan cita-cita meraih tujuan tertinggi, kekuasaan.
Tentu saja fungsi partai tak melulu mewadahi kepentingan dimaksud, juga melakukan rekrutmen, sosialisasi, agregasi, bahkan artikulasi kepentingan (rakyat). Jadi petugas partai itu pada dasarnya adalah petugas rakyat, hanya mondok di partai.
Kewajiban partai terhadap para petugasnya meningkatkan pengetahuan, kecakapan dan sikap mental dalam berpolitik.
(Tribun)