Hal itu menunjukkan bahwa pendekatan operasi keamanan sebenarnya tidak tepat untuk dilanjutkan.

“Kematian akibat kekerasan terkait pemberontakan jumlah yang paling besar adalah warga sipil.

Itu menunjukkan jelas warga sipil menjadi pihak yang paling terdampak.

Tapi juga anggota TNI-Polri serta kelompok pemberontak mengalami kematian yang tidak sedikit,” kata Usman dalam sebuah diskusi, Jumat (14/4).

Usman juga menilai kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia di Papua tak bisa dihentikan karena adanya politik labelisasi negara terhadap kelompok-kelompok tertentu.

“Salah satunya karena politik labelisasi negara terhadap kelompok masyarakat di Papua yang melakukan tuntutan-tuntutan politiknya tidak diterima oleh negara. Labelisasi ini mulai dari kriminal, separatis, dan teroris,” ungkapnya. [aa/em].

Sumber: VOA Indonesia/Tribunnews.com

Baca juga: Kronologi KKB Serang Tim Gabungan TNI di Mugi-Nduga, Satu Prajurit Kostrad Gugur

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com