IMB kawasan yang diterbitkan Anies Baswedan itu pun berlaku selama tiga tahun.

Gilbert menduga, IMB kawasan itu diterbitkan Anies hanya untuk memenuhi janji kampanye.

Pasalnya, saat era Gubernur Ahok, warga yang tinggal di kawasan itu mau direlokasi ke rusunawa.

Namun, rencana relokasi itu mendapat penolakan dari warga sekitar.

"Ini terlihat Anies lebih mementingkan terpilih jadi gubernur dengan janji kampanye walau harus menabrak aturan. Kesalahan ini tidak sepatunya berulang," tuturnya.

PSI Minta IMB Dievaluasi

Senada dengan Gilbert dari PDIP, Ketua Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta, Anggara Wicitra Sastroamidjojo meminta Pemprov DKI mengevaluasi IMB kawasan di sekitar Depo Pertamina Plumpang yang diterbitkan di era Gubernur Anies Baswedan.

Ara, panggilan karibnya, menilai, Pemprov DKI harus memastikan keselamatan dan kualitas hidup warga ibu kota terjamin dengan baik.

"Saya berharap ada langkah mitigasi dari Pemprov DKI Jakarta dengan mengevaluasi IMB yang memiliki risiko tinggi seperti buffer zone dekat depo ini," ucapnya dalam keterangan tertulis, Minggu (5/3/2023).

Menurutnya, hal ini perlu menjadi perhatian lantaran pemukiman warga seharusnya tak berada dekat depo tersebut.

Bila posisinya terlalu dekat maka dikhawatirkan bila kebakaran kembali melanda Depo Pertamina Plumpang, maka kobaran api bisa merembet hingga pemukiman warga seperti yang terjadi Jumat (3/3/2023) kemarin.

"Perlu dicek juga permukiman dekat area rawan longsor, bertegangan tinggi, dan sebagainya," tuturnya.

Selain itu, ia juga menyoroti banyaknya permukiman padat di Jakarta yang punya risiko tinggi dengan kejadian kebakaran.

"Kita punya PR juga terkait permukiman yang terlampau padat dan aliran listriknya semrawut sehingga rawan korsleting yang menyebabkan kebakaran," ujarnya.

Ahok Diminta Cari Sebab