TRIBUNMANADO.CO.ID - Program relokasi korban bencana alam di Manado belum berjalan sesuai harapan.

Fakta di lapangan, dari 2 ribuan unit rumah yang dibangun di permukiman relokasi Pandu, hanya 500 sekian yang sudah dihuni.

Senagian besar kosong. Ada yang hanya ditempati barang. Warganya tidak menetap.

Pengakuan warga wajib relokasi, mereka enggan pindah karena menunggu ganti rugi.

"Lahan kami jauh lebih besar. Rumah dan tanah di Pandu jauh lebih kecil," kata Lanny, warga wajib relokasi asal Paal IV belum lama ini.

Ia mengaku telah menempatkan perabotan di Pandu tapi tidak menempati.

"Ganti rugi dulu tanah kami. Kami menuntut karena dulu sewaktu pendataan relokasi, katanya akan diganti rugi," kata Lanny.

Dikonfirmasi soal ini, Wali Kota Manado, Andrei Angouw tegas menjawab.

"Tidak ada ganti rugi. Mereka kan sudah dapat rumah dan tanah. Bersertifikat juga," katanya.

Ia memastikan, semua yang seharusnya direlokasi harus menempati rumah di Pandu.

Katanya, Pemkot Manado akan berupaya memaksimalkan fasilitas publik di permukiman relokasi Pandu.

"Secara bertahap, air bersih, jalan, drainase, listrik dan lain-lain," katanya.

Warga Relokasi Pandu Dapat Sertifikat Gratis

Wali Kota Manado, Andrei Angouw mewanti-wanti warga korban banjir yang kini tinggal di permukiman Relokasi Pandu agar tak menjual tanah dan bangunan yang ditempati.

"Tolong sertifikat ini dijaga. Jangan dijual. Bisa digadaikan untuk usaha tapi jangan dijual," kata Andrei saat penyerahan Sertifikat Redistribusi Tanah di aula serbaguna Pemkot Manado, Rabu (08/02/2023).