Program relokasi harus direspon secara positif oleh semua masyarakat terutama bagi warga yang terdampak dan mendapat sentuhan program tersebut. 

Saatnyalah kecerdasan harus lebih diasa.

Namun jika kita melihat kebijakan relokasi penduduk bantaran sungai yang dilakukan oleh pemerintah belum sepenuhnya berimbas maksimal pada tingkat hidup masyarakat yang direlokasi khususnya ditinjau dari segi ekonomi masyarakat. 

Faktor kedekatan dengan lokasi usaha awal menjadi alasan sebagian warga tidak merespon dengan baik program tersebut.

Dari beberapa selentingan yang beredar bahwa terjadi transaksi sewa/jual beli unit rumah pada lokasi relokasi. 

Masyarakat yang mendapat bantuan menjual atau menyewakan unit tersebut dan mereka kembali kelokasi awal. Praktek inilah yang harus diberantas tegas oleh pemerintah  tanpa memandang bulu dengan penguatan regulasi. 

Penegakan aturan saatnya harus diberikan kepada mereka yang dengan sengaja mempermainkan ketulusan hati melalui program yang diberikan. 

Jangan sampai terlambat, jangan menyesuaikan dengan berbagai momen karena keselamatan adalah diatas segalanya. 

Pengawasan pemerintah perlu dilakukan secara berkelanjutan oleh instansi terkait pada kawasan relokasi warga dengan pendataan yang lengkap dan akurat. 

Dengan konsep pola pemberdayaan instansi terkait perlu bekerjasama dengan pemerintah setempat dan memberikan peran lebih maksimal kepada masyarakat untuk berkreasi sehingga meningkatkan pendapatan keluarga.

Kendatipun demikian ketulusan program relokasi harus diwujudnyatakan secara bijak dan bertanggungjawab. 

Pemerintah perlu menyiapkan berbagai sarana dan prasarana pada kawasan permukiman supaya keberlangsungan hidup warga dapat terealisasi. 

Sarana air bersih, infrastruktur jalan – saluran dan utilitas serta fasilitas sosial perlu dihadirkan. 

Interaksi sosial masyarakat akan semakin erat dengan membangun tali kekeluargaan yang lebih erat. 

Disisi lain pemerintah perlu responsif dan tanggap terhadap lingkungan.