TRIBUNMANADO.CO.ID, JAKARTA - Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) DPP Partai Gerindra, Andre Rosiade, membenarkan Ketua Umum, Prabowo Subianto, dan Anies Baswedan memiliki perjanjian politik terkait Pilpres. 

Andre mengatakan, perjanjian itu ditandatangani di atas materai oleh tiga pihak.   

Yakni Prabowo Subianto, Anies Baswedan, dan Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Sandiaga Uno.

"Kami sampaikan, perjanjian itu ada, termasuk yang disampaikan Bang Sandi waktu keluar dari Istana bahwa perjanjian itu." 

"Bang Sandi merasa itu masih berlaku sampai sekarang," kata Andre dikutip dari YouTube KompasTv, Rabu (1/2/2023).

Andre menuturkan, perjanjian tersebut tak mengikat secara hukum, tetapi mengikat secara moral dan etika.

"Ini perjanjian yang mungkin tidak mengikat secara hukum, karena perjanjian ini antara tiga orang dan ditandatangani di atas materai, tapi mungkin saja ini mengikat secara moral dan etika." 

"Kembali soal etika dan moral seorang pemimpin apakah bisa dipegang kata-katanya atau tidak, biarlah itu masyarakat yang menilai," ujarnya. 

Meski demikian, Andre menegaskan Gerindra tak suka mengungkit-ungkit masa lalu.

 Hal tersebut juga senada dengan pesan yang disampaikan Prabowo Subianto kepada para kadernya.

"Kami dari Partai Gerindra tidak mau mengungkit-ungkit hal yang lalu."

"Karena Pak Prabowo sudah menyampaikan pada kami, tidak usah kita ungkit-ungkit jasa masa lalu," tuturnya.

Andre menyebut, partainya saat ini hanya fokus pada untuk memenangkan Prabowo sebagai calon presiden (capres) di Pilpres 2024 mendatang.

"Fokus kami sekarang bagaiamana kami memenangkan Prabowo," ucapnya.

Baca juga: Tribun Manado Kabarkan Fakta, Kapolres Kepulauan Sangihe Harap Jaga Kesatuan Indonesia

Baca juga: Airlangga Hartarto Jadi Cawapres Anies, Sekjen Golkar: Tak Ada Tawaran Begitu dari Surya Paloh

Diungkap Sandiaga Uno

Sebelumnya, Sandiaga Uno menyebutkan ada perjanjian antara Prabowo dengan Anies Baswedan terkait Pemilihan Presiden atau Pilpres.

Dalam tayangan podcast Akbar Faisal Uncencored, Sandiaga mengatakan, perjanjian tersebut tertulis dan dibuatkan oleh Fadli Zon.

"Tertulis dan untuk episode itu saya mengusulkan Bang Akbar mengundang Fadli Zon."

"Karena dia yang men-draft dan dia yang menulis tangan itu,” kata Sandiaga Uno.

Ia menjelaskan, perjanjian itu berkaitan dengan beredarnya potongan video Anies bicara tak akan maju pilpres jika Prabowo juga maju sebagai capres.

Kala itu, Sandiaga menjadi Wakil Anies untuk maju di Pemilihan Gubernur DKI Jakarta yang pada akhirnya sempat menimbulkan kebuntuan di internal Partai Gerindra.

Kemudian atas kebuntuan tersebut dibentuklah sebuah perjanjian tertulis oleh Fadli Zon.

"Terus terang waktu itu sempat ada kebuntuan."

"Dan sosok Fadli Zon itu yang mungkin cukup sentral untuk akhirnya melihat, merumuskan dan meramu dari tiga kubu itu." 

"Waktu itu kan ada saya, Pak Prabowo, dan Pak Anies. Dan dia yang membuat itu dalam sebuah perjanjian yang dia tulis tangan sendiri," tuturnya.

Ketika ditanya lebih rinci soal isi perjanjian tersebut, Sandiaga enggan menjawab lebih jauh.

Ia hanya menyarankan agar Fadli Zon yang mengungkap secara detil isi perjanjian tersebut.

Sebab, kata Sandiaga, dirinya tidak memegang salinan dari perjanjian tersebut.

(Tribunnews.com/Milani Resti/Fersianus Waku)

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Soal Perjanjian Politik Prabowo-Anies, Gerindra: Tak Mengikat Secara Hukum, Tapi soal Moral, https://www.tribunnews.com/mata-lokal-memilih/2023/02/01/soal-perjanjian-politik-prabowo-anies-gerindra-tak-mengikat-secara-hukum-tapi-soal-moral?page=all.