TRIBUNMANADO.CO.ID - Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara meraup Pendapatan Asli Daerah bersumber dari 5 Jenis Pajak.

Tahun 2022, Pemerintahan Gubernur Olly Dondokambey dan Wagub Steven Kandouw menghasilkan PAD sekitar Rp 1,1 Triliun.

Di antara pajak kewenangan Pemprov, Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) menyumbang jumlah yang cukup signifikan.

Tahun 2022, PKB menyumbang Rp 403,3 Miliar, sementara Rp 296,2 Miliar dari BBNKB.

"Dua jenis pajak ini jadi yang terbesar menyumbang PAD," kata Filma Kepel, Kepala Bidang Pajak-Badan Pendapatan Daerah Sulut mewakili Plt Kepala Bapenda Sulut, June Silangen kepada tribunmanado.co.id, Kamis (26/1/2023)

Dari dua jenis pajak ini Pemprov berhasil meraup total dana Rp 672,5 Miliar, atau lebih dari 60 Persen Pendapatan Daerah.

Tahun 2022 ini meski masih di masa pemulihan ekonomi, Bapenda berhasil melebih target PKB mencapai 100,29 Persen.

Sementara BBNKB mencapai 95,6 Persen dari target.

"BBNKB turun capaiannya memang ada kendala daya masyarakat untuk membayar, bahkan menurun dibanding tahun lalu," katanya.

Strategi hingga bisa capai target, Bapenda memberikan program keringanan pajak, discount, dan sosialisasi di medsos

"Memberikan keringanan ke wajib pajak cukup efektif, bahkan ada kendaraan 5-6 tahun menunggak, bisa membayar pajak, 2-3 tahun menunggak akibat terdampak ekonomi pun ikut datang membayar. Jadi di sini sosialisasi masif, lewat medsos publikasi ada labeling," katanya.

Tahun 2023, Bapenda pun sudah menetapkan target angkanya tak jauh beda dengan tahun sebelumnya Rp 1,19 Triliun.

Target PKB mencapai Rp 409 Miliar, sedangkan Target BBNKB Rp 300 Miliar.

"Tentu kita optimistis target ini bisa dicapai, apalagi ekonomi Sulut terus meningkat," ungkap dia.

Selain PKB dan BBNKB, ada pula Pajak Air Permukaan, Pajak BBM, dan Pajak Rokok yang menyumbang pendapatan bagi daerah.