Baca tanpa iklan
TRIBUNMANADO.CO.ID - Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2022, Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara masih tergolong rendah.
Hingga saat ini masih pada angka 70,04 persen.
Padahal jika merujuk waktu pelaksanaan, saat ini sudah hampir akhir bulan dan akhir tahun.
Baca juga: Realisasi Belanja Baru 70 Persen, Rp 400 Miliar Dana APBD Pemkab Minahasa Masih Nganggur
Sedangkan waktu kerja para pegawai tinggal sedikit lagi pada tahun ini.
Sisa anggaran yang belum terserap hingga saat ini mencapai Rp 400 miliar.
Tentu pemerintah Kabupaten Minahasa harus ngebut untuk memaksimalkan anggaran tersebut.
Namun mereka sangat optimis jika realisasi anggaran tersebut akan maksimal hingga akhir tahun.
Baca juga: Di Hadapan ASN Pemkab Kepulauan Sangihe Sulawesi Utara, Rinny Tamuntuan Sampaikan APBD 2023 Menurun
Masuk Triwulan IV, realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Minahasa, Sulawesi Utara, tahun 2022 belum maksimal.
Secara keseluruhan, serapan anggaran di setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sampai akhir Triwulan IV masih jauh dari target.
Padahal, tinggal dua pekan jelang akhir tahun 2022, realisasi anggaran sektor belanja daerah Kabupaten Minahasa masih terbilang rendah.
Bahkan, ratusan miliar anggaran belanja APBD Pemkab Minahasa di kas daerah masih menganggur.
Baca juga: DPRD Minahasa Selatan Paripurnakan Propemperda 2023 dan Pembahasan Tingkat Dua Ranperda APBD 2023
Kepala Bidang Akuntansi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Minahasa, Jenghis Supit, menjelaskan realisasi anggaran belanja APBD Kabupaten Minahasa hingga Senin (19/12/2022) mencapai 70,04 persen.
"Jadi masih ada Rp 400 miliar lebih dari total pagu belanja APBD 2022 sebesar Rp 1,4 triliun," jelas Jenghis Supit saat ditemui Tribunmanado.co.id di ruang kerjanya, Selasa (20/12/2022).
Untuk pos belanja sendiri terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja modal, serta pos belanja lainnya.
"Realisasi paling rendah berada pada pos belanja barang dan jasa yang baru mencapai 48 persen atau Rp 152 miliar dari total pagu Rp 318 miliar," sebutnya.
Data lainnya, untuk belanja pegawai realisasi baru capai Rp 291 miliar dari pagu Rp 562,64 miliar atau 51,79 persen.
"Sedangkan, realisasi belanja modal terbilang lumayan karena telah mencapai 77,01 persen atau Rp 103,25 miliar dari pagu anggaran Rp 134,07 miliar. Adapun belanja lainnya yang sudah terrealisasi Rp 192,56 miliar dari pagu Rp 297,33 miliar atau 64,76 persen," jelas Supit.
Selain itu, adapun sektor belanja lainnya terdiri enam item yakni, belanja bunga, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja tidak terduga, belanja bagi hasil, dan belanja bantuan keuangan.
Berbeda dengan sektor serapan belanja daerah yang masih rendah, realisasi sektor pendapatan daerah sudah maksimal.
"Hingga pertengahan bulan Desember, pemkab sudah mencatatkan realisasi senilai Rp 991 miliar dari pagu Rp 1,2 triliun atau 79 persen," terang Supit.
Di satu sisi, pendapatan asli daerah (PAD) menyumbang cukup banyak rekapitulasi atau sudah direalisasikan Rp 67 miliar dari pagu Rp 86 miliar.
Demikian juga realisasi penyaluran dana transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) yang merupakan sumber utama keuangan Pemkab Minahasa.
Untuk itu, hingga 18 Desember realisasi sudah Rp 887 miliar dari target pagu Rp 933 miliar atau 95 persen.
Sementara itu, DAU (Dana Alokasi Umum) Pemkab Minahasa sudah terrealisasi mencapai Rp 610 miliar dari pagu Rp 614 miliar atau 99 persen.
Sedangkan DAK (Dana Alokasi Khusus) fisik, sudah terrealisasi Rp 71 miliar dari pagu 94 miliar.
"Realisasi dana insentif daerah (DID) capai 100 persen dari target pagu Rp 10 miliar. Realisasi DAK non-fisik capai Rp 144 miliar dari pagu Rp 171 miliar," jelas Supit.
"Untuk realisasi dana desa (DD), Rp 151,34 miliar dari pagu Rp 160,97 miliar. Total TKDD Rp 1,038 triliun dari pagu Rp 1,094," sebutnya.
Terkait hal ini, Kepala BPKAD Minahasa, Joice Pua, mengatakan jika capaian realiasasi angka tersebut masih sementara digenjot.
"Iya, sampai saat ini realiasi sudah 70 persen, realisasi DAK fisik sudah jalan bagus. Untuk DAK bahkan sudah tidak ada rekap lagi," ujar Pua.
Menurutnya, masing masing OPD per tanggal 15 Desember 2022 sudah memasukkan SPJ, tinggal menunggu pencairan.
Ia pun meminta perhatian khusus dari kepala-kepala SKPD di jajaran Pemkab Minahasa, untuk segera membelanjakan anggaran yang ada sesuai aturan dan anggaran ditata.
"Saya meminta perhatian khusus dari rekan-rekan kepala SKPD, agar memacu serapan anggaran di masing-masing SKPD. Karena sesuai arahan bapak bupati, bahwa serapan anggaran harus benar-benar dipacu," tandas Jois Pua.(*)