Baca tanpa iklan
Apalagi hal-hal ribet lainnya. Misalnya ketika kades berhalangan hadir mendampingi bendahara desa, petugas BSG biasa tidak akan mau mencairkan dana desa.
“Walaupun bendahara desa telah membawa serta seluruh dokumen sebagai syarat pencairan antara lain cek bank dan surat permohonan pencairan yang telah ditandatangan oleh kepada desa,” cerita Riyon.
Pihak BSG tetap tak akan mencairkan dana desa, bahkan ketika petugas itu harus menghubungi langsung kades melalui panggilan telepon video (video call).
“(video call) tidak berlaku, dan pihak bank tetap meminta kehadiran kepala desa,” kata Riyon.
Saat ini, TribunGorontalo.com meminta petinggi BSG di Kabupaten Gorontalo untuk menanggapi keluhan para kedes tersebut. Petinggi BSG yang dihubungi meminta waktu untuk menyelesaikan meeting virtualnya terlebih dahulu, lalu merespon penolaka para kades.
Jumlah Dana Desa Gorontalo
Seperti diberitakan TribunGorontalo.com sebelumnya, sedikitnya dana sebesar Rp 525 miliar akan dikucurkan untuk 657 desa Se-Gorontalo pada 2023 nanti.
Jika dilihat, dana desa ini lebih rendah dari tahun 2022 yang berjumlah Rp 563 miliar. Artinya, pemerintah pusat memotong dana desa hampir Rp 38 miliar.
Hal itu seperti yang disampaikan penjabat (Pj) Gubernur Gorontalo, Hamka Hendra Noer di acara temu kades se-Provinsi Gorontalo di Asrama Haji, Rabu (9/11/2022).
“Anggaran dana desa terinformasi sedikit menurun dari tahun 2022, yakni berjumlah kurang lebih dari Rp525 miliar. Di mana arah kebijakan Menteri Keuangan untuk fokus penggunaan dana desa tahun 2023 disinkronkan pengalokasiannya dengan prioritas nasional, utamanya untuk program pemulihan ekonomi.” kata Hamka. (*)
Artikel ini telah tayang di Tribungorontalo.com