Baca tanpa iklan
Sebaiknya menurut Yerry warganet tidak perlu ikut menyebarkan data-data yang bocor. Hal itu lantaran jika data tersebut benar, bisa jadi dimanfaatkan oleh orang yang tidak bertanggungjawab.
Dalam kasus Bjorka, Yerry menggarisbawahi pihak yang perlu dibenahi adalah pemerintah.
"Sebenarnya yang perlu ditagih kewajiban penyimpan dan pengumpul data dalam hal ini pemerintah. Dalam RUU keamanan data pribadi, ada kewajiban bagi pengumpul data dan ada konsekuensi kalau lalai. Kan kalau tidak dikumpulkan NIK akan sulit dicuri, tapi karena dikumpulkan di satu lembaga menjadi memudahkan hacker. Bisa jadi dibaca seperti itu," tutur Yerry.
Jadi, lanjutnya, harus ditanya juga ke pemerintah apakah mereka sudah menjalankan kewajiban atau belum. Jika belum mampu mengamankan data yang dikumpulkan, sebaiknya perbaiki dulu sistemnya.
Dihubungi terpisah, pakar keamanan siber yang juga Chairman CISSReC, Pratama Persadha, menjelaskan penyebaran data kependudukan bisa dikenai dengan UU Kependudukan selain juga UU ITE.
Namun dalam situasi seperti sekarang, menurut Pratama fokusnya lebih kepada bagaimana pemerintah bisa melakukan mitigasi kebocoran data di mana-mana.
"Yang bisa dilakukan dengan penetration test, lalu forensic digital, membentuk tim khusus untuk mencari siapa Bjorka sebenarnya. Namun tetap prioritas adalah memperbaiki sistem informasi di Kementerian dan Lembaga Negara. Jangan sampai terjadi seperti ini lagi," kata Pratama pada Kompas.com, Senin (12/9/2022)
Harusnya tidak apa, karena itu bukan hoaks. Akan kena UU ITE jika yang disebar adalah hoaks.
Dia menambahkan dalam kasus Bjorka konteksnya adalah sebuah peristiwa kebocoran data, termasuk di dalamnya ada beberapa data pribadi para pejabat.
Meski begitu, kata dia, sebaiknya masyarakat tidak ikut menyebarkan lebih lanjut data pribadi yang bocor.