Baca tanpa iklan
TRIBUNMANADO.CO.ID, Manado - Badan penanggulangan bencana daerah (BPBD) Kota Bitung tengah menjadi sorotan BPBD Provinsi Sulawesi Utara (Sulut).
Apa pasal? hal ini diduga lantaran belum rampungnya pelaporan dana hibah Rehab Rekon dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) senilai rp 20 Miliar di tahun 2018.
Tak kunjung beresnya pelaporan itu, membuat BPBD Provinsi Sulut dan Kota Bitung, hingga saat ini harus puasa menerima kucuran bantuan hibah Rehab Rekon dari BNPB.
Situasi ini membuat Fivy Kadeke Plt Kepala BPBD Kota Bitung kaget bukan kepalang.
Pasal informasi tersebut diperolehnya, saat dua pekan lamanya memimpin BPBD Kota Bitung, mendapat surat pemberitahuan dan atensi dari BPBD Sulut yang meminta hal ini segera ditindak lanjuti.
"Itu terkait pemanfaatan dana hibah tahun 2018," kata Fivy Kadeke Plt Kepala BPBD Kota Bitung, Kamis (18/11/2021).
Kronologi munculnya indikasi tersebut berawal dari turunnya dana hibah dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
Pemkot Bitung kala itu memperoleh kucuran dana sebesar Rp 20 miliar, untuk peruntukan pada kegiatan rehab-rekon, seperti pembangunan tanggul.
"Saya nanti tahu setelah diangkat jadi pimpinan. Baru-baru ini ada pemberitahuan dari BPBD provinsi soal dana hibah itu. Katanya Bitung belum memasukan laporan pertanggungjawaban sejak tiga tahun lalu," ungkapnya.
Di tempat terpisah Inspektorat Kota Bitung, tengah intens melaksanakan pemeriksaan dugaan penyalahgunaan keuangan di Dinas Sosial dan BPBD Kota Bitung.
Untuk Dinas Sosial, diduga terkait dana penanganan penyintas kebakaran Pasar Tua Bitung di Kelurahan Bitung Tengah Kecamatan Maesa.
Dari informasi, dana yang sementara diaudit Inspektorat terkait dana dapur umum, sewa tenda dan bantuan tanggap darurat yang jumlahnya mencapai ratusan juta rupiah.
Kuat dugaan dana belanja itu untuk keperluan para penyintas kebakaran Pasar Tua yang laporan pertanggungjawabannya tidak jelas hingga kini sedangkan dananya sudah habis terpakai.
Pemeriksaan itu dibenarkan Plt Kepala Inspektorat Kota Bitung, Yoke Senduk yang menyatakan pihaknya sementara memeriksa Dinas Sosial dan BPBD.
Yoke mengaku, dalam beberapa hari ini pihaknya melakukan audit di dua OPD terkait dana belanja sepanjang tahun 2021.