Baca tanpa iklan
Menurut dia, semua pihak turut melakukan upaya cuci tangan karena tidak mau menanggung risiko politik yang besar apabila memecat 75 pegawai KPK tersebut.
• 20 Pertanyaan Aneh Tes Wawasan Kebangsaan KPK: Semua Orang Cina Sama Saja, Amrozi Lakukan Jihad
"Ketua KPK juga tidak sepenuhnya mau menanggung resiko politik sehingga seakan-akan meminta saran dari Kemenpan-RB dan BKN," ucapnya.
"Jadi saya melihatnya itu adalah saling cuci tangan tetapi tujuannya sama. Tujuannya adalah untuk membuang 75 orang pegawai KPK yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan," kata dia.
Diberitakan sebelumnya, setelah KPK mengumumkan sebanyak 75 pegawai tidak memenuhi syarat dalam TWK, Ketua KPK Firli Bahuri menegaskan, pihaknya tidak pernah memecat pegawai yang tidak lolos TWK.
KPK masih menunggu penjelasan dan tindak lanjut mengenai hasil tes dari Kemenpan-RB dan BKN.
"Selama belum ada penjelasan lebih lanjut dari Kemenpan RB dan BKN, KPK tidak akan memberhentikan 75 pegawai yang dinyatakan TMS," kata Sekjen KPK Cahya Harefa dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih, Rabu (5/5/2021).
Menyikapi hal tersebut, Menpan RB Tjahjo Kumolo mempertanyakan sikap KPK terkait 75 pegawai yang tidak memenuhi syarat TWK.
Ia menegaskan, persoalan itu merupakan masalah internal KPK.
"Keputusan dari tim wawancara tes, hasil diserahkan (kepada) KPK, pimpinan KPK, ya sudah selesai. Kok dikembalikan ke Kemenpan RB? Dasar haknya apa? Ini kan internal rumah tangga KPK,” kata Tjahjo kepada wartawan, Rabu (5/5/2021).
Kendati demikian, pada Kamis (6/5/2021), Tjahjo menegaskan, BKN akan menindaklanjuti soal 75 pegawai KPK yang tidak memenuhi syarat dalam TWK.
Ia juga mengatakan, kementeriannya mendukung tindak lanjut dari BKN sebagai penyelenggara tes tersebut.
• Hendardi Sebut Tak Perlu Berdebat soal 75 Pegawai KPK Tak Lulus TWK: Lolos dan Gagal Adalah Lumrah
"(Kementerian) PAN RB akan dukung proses BKN sebagai penyelenggara tes wawasan kebangsaan sebagaimana dasar dari Peraturan KPK," ujar Tjahjo kepada Kompas.com, Kamis (6/5/2021).
Sumber Kompas.com mengatakan, sejumlah pegawai yang tidak lolos TWK merupakan pegawai yang selama ini dikenal berintegritas.
Sebagian besar dari mereka bahkan sedang memegang sejumlah kasus besar yang ditangani KPK.
Dengan demikian, pemecatan 75 pegawai KPK dinilai sebagai bagian dari upaya pelemahan KPK dalam pemberantasan korupsi.
Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul Perubahan Sikap Menpan-RB Dinilai Indikasi Pemerintah Dukung Pemecatan 75 Pegawai KPK
Berita lainnya terkait Polemik Pegawai KPK Tak Lulus TWK