Baca tanpa iklan
Manado, TRIBUNMANADO.CO.ID - Pemerintah Kota Kotamobagu memang tak pernah main-main dalam menerapkan sanksi kedisiplinan,
terlebih perihal amanat Peraturan Pemerintah (PP) nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
Hal ini dibuktikan dengan diberhentikan satu ASN (Aparatur Sipil Negara) yang tak mengindahkan aturan.
Baca juga: Sukses Amankan SMSI, Kapolres Minahasa Apresiasi Sinode GMIM dan Jajaran
Baca juga: Kisah Remaja 18 Tahun Terpental dari Motor Saat Kilang Balongan Meledak, Khosim Alami Luka Berat
Baca juga: Kemenangan Solacium dan Metanoia di Pemilihan OSIS MIS
ASN bersangkutan yang diberhentikan adalah RGM,
golongan IIIb atau Penata Muda Tingkat I yang bertugas di Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Kotamobagu.
Ia diberhentikan setelah dikeluarkannya Surat Keputusan (SK) Wali kota Kotamobagu nomor 48 tahun 2021
tentang Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai PNS tertanggal 6 Januari 2021.
Baca juga: Dua Tersangka Teroris yang Ditangkap di Makassar Berbaiat Kepada Kelompok JAD di Markas FPI
Baca juga: Potret Bayi Kembar Siam Dempet Kepala Yuliana dan Yuliani, Kini Jadi Doktor dan Dokter Cantik
Baca juga: Jaga Kondisi Tetap Kodusif, Polda Sulut Perketat Pengamanan Tempat Ibadah
Adapun SK Pemberhentian berdasarkan catatan absensi ASN yang tidak masuk secara kumulatif sebanyak 168 hari terhitung sejak Januari hingga November 2020.
Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kotamobagu Sarida Mokoginta mengatakan, ASN tersebut diberhentikan karena mangkir kerja.
“SK Pemberhentian atas dasar sidang kode etik terkait ketidakhadiran ASN bersangkutan,” ujarnya.
Padahal sesuai aturan sanksi berat bagi ASN sampai tindakan pemberhentian maksimal 46 hari.
“Ini sudah sesuai aturan PP 53,” tegasnya.
Sementara itu, Kasubbid Pengadaan dan Pemberhentian,
Alfi Syahrin Rustam mengatakan,
Baca juga: BREAKING NEWS: Dua Kapal Ikan di Bitung Terbakar, ABK Kapal Ikan Lompat ke Air
Baca juga: Berikan Bimbingan kepada 25 Kapolsek, Ini Pesan Kapolda Sulut
Baca juga: Pernyataan Sikap BKSAUA Sulut, Terkait Peristiwa Terorisme di Gereja Katedral Makassar
secara kumulatif 168 hari tidak masuk kerja di tahun 2020.