Baca tanpa iklan
Keputusan itu, menurut Darmizal, salah satu keputusan paling fatal yang pernah dia buat dalam hidup.
"Salah satu kesalahan fatal saya, dan saya harus bertanggung jawab kepada seluruh kader dan kelak di hadapan Allah SWT," kata Darmizal.
Sembari menangis tersedu-sedu, Darmizal kemudian memohon maaf kepada seluruh kader Partai Demokrat di berbagai daerah.
"Saya menyesal, saya bersalah, saya tidak tahu kalau akan lahir rezim diktator ini. Sungguh saya engga tahu akan ada PO 01 yang memberangkatkan kalian menyetor setiap bulan. Malu saya, saya malu," kata Darmizal sambil tersedu-sedu.
Sementara itu, Kubu Partai Demokrat hasil KLB Sumatera Utara, memastikan telah melaporkan hasil kongres ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Selasa siang.
Sebelumnya dijadwalkan, Partai Demokrat versi KLB ini akan ke mendaftarkan hasil kongresnya pada hari Senin kemarin. Namun, pada hari yang sama Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono melakukan hal serupa , melapor ke Kemenkum-HAM.
Kubu Partai Demokrat vers KLB baru melaporkan hasil kongresnya Kemenkum-HAM, Selasa siang dan terkesan diam-diam.
Kedatangan Partai Demokrat versi KLB yang menetapkan Ketua Umum Moeldoko, diketahui tiba di Kemenkum-HAM pada pukul 14.00 WIB. Meski tak dijelaskan secara detail, PD versi KLB menyerahkan syarat dan legalitas KLB di Sumatera Utara.
"Kami memang punya sikap untuk tidak mengganggu konsentrasi Kemenkumham, kami tidak mau ramai-ramai datang. Kami tak mau info ke media supaya kita kumpul di sana," kata Kepala Badan Komunikasi Publik DPP Partai Demokrat versi KLB, Razman Nasution seperti dikutip Tribunnews.com, Selasa sore.
Razman tak menjelaskan pihaknya bertemu dengan siapa di Kemenkumham. Dia hanya menyebutkan bahwa mereka meminta Kemenkumham mempelajari dokumen yang dikirim.
"Mereka tidak puas, mereka PTUN. Kami tidak puas, kami akan ambil langkah hukum," kata Razman
Di bagian lain, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, meminta Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono dan Agus Harimurti Yudhoyono, tak menuding pemerintah terkait gejolak di Partai Demokrat.
Menurutnya, Kemenkumham telah menerima berkas Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dari Ketua Umum Partai Demokrat.
Baca juga: Lowongan Kerja Terbaru - PT Nutrifood Cari Karyawan Mulai Tamatan SMK, Cek Syarat dan Penempatannya
Baca juga: Kabar Gembira Bagi Karyawan, BLT BPJS Ketenagakerjaan Akan Kembali Dicairkan Tahun Ini
"Soal Demokrat, Pak AHY dan DPP Demokrat sudah datang ke Kementerian Hukum dan HAM kemarin," kata Yassona seperti dikutip KompasTV dari YouTube.
Dikatakan, persoalan di Partai Demokrat itu merupakan masalah internal. Jjika nanti Partai Demokrat versi KLB datang ke Kemenkumham, maka Kemenkum-HAM akan menilai semua sesuai dengan AD/ART Partai Demokrat dan ketentuan perundang-undangan.