Baca tanpa iklan
Satu di antara rekomendasi yang ditekankan Apeksi adalah terkait dana kelurahan.
Menurut Bima, dana kelurahan penting untuk pemulihan perekonomian warga yang terdampak wabah Covid-19.
Dana kelurahan selama dua tahun sempat dirasakan. Kemudian dihentikan.
“Cukup banyak rekomendasinya. Tapi kami sampaikan beberapa hal saja. Apeksi meminta agar pemerintah pusat kembali mengalokasikan dana kelurahan," kata Bima Arya.
"Di Kabupaten ada dana desa. Padahal hari ini dana kelurahan diperlukan untuk economic recovery, untuk berjuang mengatasi pandemi,” tambahnya.
Baca juga: Ikatan Cinta Senin 8 Maret 2021: Nino Selidiki soal Anak Andin, Elsa Kembali Susun Rencana Jahat
Baca juga: Kecelakaan Maut. Pengendara Honda CB Tewas, Korban Masuk ke Kolong Mobil Usai Tabrakan Beruntun
2. Pilkada Serentak
Terkait Pilkada serentak, lanjut Bima, Apeksi meminta pemerintah harus bisa mengantisipasi persoalan yang tercipta.
Selain itu, edukasi dan sosialisasi yang perlu dilakukan secara masif agar publik mengetahui tujuan dilakukannya Pilkada serentak.
“Harus ada solusi bagi persoalan tentang sumber daya pelaksana pilkada serentak. Jangan sampai korban berjatuhan. Kemudian harus juga ada sistem teknologi IT yang canggih sehingga Pilkada serentak itu tidak pemborosan dan lain-lain,” ujar Bima.
Bima menambahkan bahwa Tahapan-tahapannya pun sebaiknya dihitung cermat supaya tidak beraturan dan tidak ada kekosongan pemerintahan yang dapat berdampak.
"Kami juga sepakat agar edukasi dan sosialisasi tentang Pilkada serentak, supaya publik memahami mengapa perlu diselenggarakan Pilkada serentak. Jadi ada konstruksi berpikir yang sudah ada, perlu disosialisasikan kepada warga,” tuturnya.
3. Bantuan Sosial
Rekomendasi lainnya yang dibahas dalam rapat tersebut adalah terkait dengan bantuan sosial.
Apeksi ingin pemerintah betul-betul memperhatikan, memfokuskan aspek pendataan untuk bantuan sosial.
“Data harus transparan, data harus update, sehingga tidak ada persoalan bahwa data tidak valid, data tidak akurat," ujar Bima.