Baca tanpa iklan
Manado, TRIBUNMANADO.CO.ID - Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Kabupaten Minahasa Selatan (Minsel), belum berjalan maksimal.
Ketiadaan anggaran untuk membiayai petugas Posko PPKM jadi kendala.
Koordinasi masih harus dilakukan untuk keberhasilan program pemerintah pusat ini.
Informasi dari Dinas Kesehatan Minsel, koordinasi pemberlakuan PPKM bukan di tangan mereka. Tugas mereka hanya melakukan pemetaan zonasi penyebaran Covid-19.
"Kalau pelaksanaan PPKM, baiknya tanya ke Polres, sebab mereka yang mengatur soal itu."
"Tapi, kami sudah lakukan pemetaan zonasi penyebaran Covid-19. Data itu sudah kami serahkan ke Polres Minsel," aku Yunike Panambunan, Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, yang juga sebagai anggota Gugus Tugas Covid-19 Minsel, Jumat (5/3/2021) sore.
Kepala Kepolisian Resor (Polres) Minsel, AKBP Norman Sitindaon, belum bisa diwawancarai soal PPKM. Saat Tribun Manado menyambangi Polres Minsel pada Jumat pekan lalu, Sitindaon sementara mengikuti video conference (vicon).
"Bapak (Kapolres, red) sementara ikut vicon. Tunggu saja di ruang tunggu," kata Niksen Liando, bagian Humas Polres Minsel.
Saat ditunggu cukup lama, acara tersebut belum selesai.
"Nanti, coba cari lagi kesempatan lain," katanya.
Hanya saja, menurut bagian Humas Polres Minsel, pembangunan pos PPKM di Minsel, masih terkendala anggaran.
"Program ini memang sudah seharusnya dilaksanakan. Akan disesuaikan dengan pemetaan zonasi. Namun, kalau dilaksanakan di semua desa, kami terkendala anggaran," ungkap Niksen.
Soal pasukan, menurutnya tidak masalah. Sebab, Polres Minsel memiliki personil yang cukup untuk melakukan penjagaan di pos-pos PPKM.
"Kalau jumlah pasukan pasti cukup. Tapi, yang harus dipikirkan soal anggaran konsumsi dan transpirtasi para petugas gabungan yang akan berjaga di pos. Sebab yang akan stand by di pos-pos jaga bukan hanya petugas kepolisian, namun ada dari pihak lain," terangnya.
Niksen pun mengarahkan untuk bertanya lebih detil kepada Kapolres Minsel.