Baca tanpa iklan
Hibnu melihat, Listyo Sigit merupakan sosok polisi profesional, yang terlihat saat ada kasus menyeret anggota Bareskrim Polri diusut tuntas secara transparan.
“Siapapun yang kena persoalan hukum itu harus ditindak. Saya kira momen kasus Djoko Tjandra untuk bersih-bersih, karena bagaimana pun juga Polri masih jadi sorotan,” paparnya.
Di sisi lain, Hibnu mengatakan rencana strategis Polri pada era global dan geopolitik internasional tentu sudah diletakkan oleh Kapolri sebelum-sebelumnya, sehingga Listyo Sigit tinggal melanjutkan saja.
“Semboyan polisi sekarang itu promoter yakni profesional, modern dan terpercaya. Saya kira itu tinggal mengembangkan dengan mengantisipasi kejahatan-kejahatan lain, "paparnya.
"Saya kira rakyat semakin percaya, rakyat semakin terlindungi dengan permasalahan-permasalahan kasus hukum, maupun kamtibmas yang terus berkembang di tengah-tengah masyarakat," sambung Hibnu.
Sementara itu, Pakar Hukum Pidana dari Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar mengatakan, Kepala Bareskrim Polri Komjen Listyo Sigit Prabowo yang dicalonkan sebagai Kapolri harus memperhatikan tentang pemberantasan korupsi dan pungutan liar (pungli).
Menurut Fickar , hal itu harus menjadi perhatian utama dari Komjen Listyo Sigit Prabowo.
“Ini harus jadi perhatian utama memberantas sifat koruptif di kepolisian yang cenderung menggunakan kewenangannya secara komersial, sehingga banyak polisi gendut. Jadi, harus ada komitmen tinggi dari Kapolri baru untuk memberantas korupsi dan pungli ditubuh Polri,” kata Fickar kepada wartawan, Sabtu (16/1/2021).
Maka dari itu, kata Fickar, harus ada komitmen tinggi dari Kapolri baru pengganti Jenderal Idham Azis dalam hal memberantas korupsi dan pungutan liar ditubuh Polri.
Selain itu, Kapolri baru juga perlu membuat aturan disiplin yang ketat dan menegakkan secara ketat akan menjadi teladan bagi kepatuhan hukum masyarakat.
“Yang kesemuanya harus dilakukan secara terbuka sebagai bagian dari akuntability kepolisian yang digaji oleh uang rakyat,” ucapnya.
Selain itu, Fickar mengingatkan sebagai penanggungjawab keamanan dalam negeri dan penegak hukum, Kapolri selalu menghadapi tantangan karena dampak dari kemajuan sebuah masyarakat.
Untuk itu, jangan sampai polisi atau Kapolri terjebak menjadi alat kekuasaan.
“Karena dengan kewenangannya, tidak mustahil bisa dimanfaatkan untuk memukul lawan politik dengan mengkriminalisasi pihak lawan politik,” jelas dia.
Apalagi, lanjut Fickar, penunjukan Komjen Listyo Sigit sebagai calon tunggal Kapolri tentu sosok berpengalaman dan dekat dengan Presiden Jokowi.