Baca tanpa iklan
1. Di Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2021 sudah ada anggaran untuk pembelian vaksin sebesar Rp 18 triliun.
2. Dari anggaran Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) tahun 2020 ini juga ada anggaran untuk fungsi kesehatan sebesar Rp 99,5 triliun, masih ada yang belum dipergunakan semua.
Nilai anggaran yang belun dipergunakan mencapai Rp 36,4 triliun karena tidak bisa dieksekusi tahun ini sehingga akan dipergunakan untuk anggaran vaksniasi 2021
"Sehingga total ada anggaran cadangan Rp 54,4 triliun," terang Sri Mulyani
Di luar anggaran cadangan itu Menkeu Sri Mulyani menyebut masih ada ruang untuk memangkas anggaran dari seluruh anggaran belanja Kementerian dan Lembaga (KL).
Sebab berdasarkan perintah Presiden Joko Widodo, semua KL harus memprioritaskan penanganan Covid-19 khususnya untuk program vaksinasi ini.
Nah dalam upaya pemangkasan anggaran belanja dari KL tersebut Kementerian Keuangan akan mempertimbangkan beberapa hal
Mempertimbangkan track record instansi baik Kementerian dan Lembaga dalam penggunaan atau realisasi anggaran tahunannya.
Melihat daftar isian pelaksaaan anggaran (DIPA) 2021, sehingga mengetahui berapa anggaran yang bisa di alihkan untuk mendanai vaksinasi.
"Total masih bisa kami absorb dengan beberapa perubahan anggaran," tandas Menkeu
Meskipun demikian Menkeu menyatakan akan sangat berhati-hati karena tak mau kinerja kementerian dan lembaga menjadi terganggu belanjanya.
Sebab belanja pemerintah mempengaruhi momentum pemulihan ekonomi. Apalagi pertumbuhan ekonomi saat ini sangat tergantung kepada belanja pemerintah sangat tinggi
Menkeu juga mengimbau agar kementerian dan lembaga maupun pemerintah daerah tetap giat merealisasikan belanja,
"Daerah saja masih ada anggaran untuk pemulihan ekonomi yang tak semuanya dibelanjakan," tandasnya.
Sri Mulyani kembali menegaskan, Kemenkeu menjamin kebutuhan anggaran vaksin bisa dipenuhi dari APBN.