Baca tanpa iklan
Ridwan Kamil mengatakan sosok Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD juga harus diperiksa.
Menurutnya, kekisruhan kerumanan massa ini dimulai saat Mahfud MD mengizinkan penjemputan Rizieq Shihab di Bandara Soekarno Hatta.
"Semua kekisruhan yang berlarut-larut ini dimulai sejak adanya statement dari Pak Mahfud yang mengatakan penjemputan HRS itu diizinkan."
"Disitulah menjadi tafsir ribuan orang (datang) di bandara, selama tertib dan damai boleh, maka terjadi kerumunan luar biasa," terang Emil.
Ridwan Kamil berharap Mahfud MD juga bertanggung jawab atas pernyataannya.
Sebab, pernyataan tersebut seakan mengambil keputusan sendiri tanpa memahami situasi PSBB di DKI Jakarta dan Jawa Barat.
Mahfud MD berharap agar masalah ini ditangani secara adil.
"Sehingga ada tafsir seolah-olah ada diskresi dari Pak Mahfud kepada PSBB di DKI Jakarta dan Jawa Barat. Dalam Islam, adil menempatkan sesuatu sesuai dengan tempatnya, jadi beliau harus bertanggung jawab," ujarya.
Ridwan Kamil berharap agar Mahfud MD juga dimintai klarifikasi, tidak hanya kepalada daerah da Gubernur.
"Tidak hanya kami-kami kepala daerah yang dimintai klarifikasi," ujar Emil.
Selain itu, ia juga mempertanyaan mengapa kerumunan massa yang terjadi di Bandara tidak diusut.
Pasalnya, imbas kerumanan massa di Petamburan dan Bogor, terjadi peristiwa lanjutan lain seperti beberapa pihak kehilangan jabatannya.
Ridwan Kamil mempertanyakan mengapa Bupati Tangerang dan Gubernur Banten juga diperiksa.
"Kenapa peristiwa di Bandara tidak diperiksa? harusnya Bupati (Bupati Tangerang) tempat bandara dan Gubernur (Gubernur Banten) juga mengalami hukum yang sama seperti saya," ujarnya.
Ridwan Kamil menegaskan setiap wargaa negara sama di mata hukum.