Baca tanpa iklan
TRIBUNMANADO.CO.ID, MANADO – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulut telah menyerukan kepada pasangan calon, untuk memanfaatkan media virtual dalam melakukan kampanye. Kalaupun mengumpulkan massa tidak lebih dari 50 orang.
Hal ini mulai diikuti orang pasangan calon. Sebut saja Christiany Eugenia Paruntu alias Tetty yang melakukan kampanye dengan cara bersepeda santai bersama timnya dan menyapa masyarakat di Kota Manado.
Tak ketinggalan Pasangan Petahana, Olly Dondokambey-Steven Kandouw terus mengarungi masa kampanye. Selain kampanye daring, Olly-Steven terpantau ikut menghelat kampanye konvensional berupa pertemuan terbatas dengan penerapan protokol Covid-19.
Adapun, Olly dan Steven kerap menggelar kampanye terpisah, namun pada waktu tertentu kampanye bersama. Terbaru, Olly-Steven mengadakan pertemuan dengan para senior PDIP di Desa Kolongan, Minahasa Utara. "Kampanye biasa saja, kan 5 tahun sudah kampanye," kata Olly.
Maksud Olly, sebagai seorang incumbent kerja bersama Olly-Steven selama memimpin Sulut sudah bentuk kampanye ke masyarakat. Olly memang tak terlalu jor-joran kampanye konvensional. Terpantau tribunmanado.co.id, dua pekan lebih masa kampanye berlangsung, Olly melakukan pertemuan dengan sejumlah relawan.
Semisal meresmikan Sekretariat Relawan Militan Imba, Relawan Militan Ungu Muda, dan mengukuhkan Relawan Karanji Mekar. Terakhir menemui para senior PDIP. Sementara Steven mengambil peran sebagai motor konsolidasi Partai.
Steven cukup aktif menemui kader di akar rumput untuk membangun soliditas partai, tak hanya memenangkan Olly-Steven di Pilgub, namun calon yang diusung PDIP di kabupaten kota.
Steven sudah keling menemui struktur anak ranting, ranting, dan anak cabang di Manado, Minut, Tomohon, Bitung, dan Minsel. "Saya fokus konsolidasi organisasi partai, menemui anak ranting, ranting, anak cabang. Semua harus solid memenangkan pilgub dan pilkada kabupaten kota," katanya.
Kampanye konvensional terus berlangsung, Olly-Steven juga melancarkan kampanye daring. Model kampanye ini ditangani tim khusus. Mereka menyiapkan konten keberhasilan Olly-Steven memimpin Sulut disebar lewat flyer di media sosial.
Olly-Steven juga cukup aktif menggunggah aktivitas kampanye lewat media sosial masing-masing. "Pertemuan dengan senior PDIP Sulut dalam rangka konsolidasi dan pemenangan Pilkada 2020." demikian unggahan status Olly Dondokambey di akun Facebook miliknya.
Sementara unggahan Steven Kandouw di Facebook miliknya berupa konten video Rapat Stackholder Pilkada diselenggarakan Bawaslu.
Steven Kandouw, Cawagub Sulut Nomor Urut 3 terus turun melakukan konsolidasi struktur PDIP hingga ke akar rumput. Steven kali ini menyambangi Kabupaten Minahasa Utara, Selasa (13/10/2020). Dia menggelar rapat konsolidasi dari pengurus anak ranting, ranting, pengurus anak cabang hingga pengurus cabang PDIP di Minut.
Steven mengingatkan struktur partai harus solid untuk memenangkan Olly Dondokambey-Steven Kandouw di Pilgub Sulut dan pasangan Joune Ganda-Kevin William Lotulung (JG-KWL) di Pilkada Minut. "Kompak, solid dan harus kerja keras untuk memenangi Pilkada," ujar Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bapilu) PDIP Sulut.
Steven menekankan pentingnya memberikan pendidikan politik yang baik kepada rakyat. "Tak boleh menghujat, ujaran kebencian dan politisasi agama," ungkap Steven. Ketua DPC PDIP Minut Denny Lolong optimistis memenangkan Olly-Steven di Pilgub dan JG-KWL di Pilkada Minut. "Optimistis menang tapi dengan mengedepankan cara-cara yang elegan," kata DPRD Minut itu.
Paslon Pilgub Vonnie Anneke Panambunan-Henry Runtuwene (VAP-HR), gencar melakukan sosialisasi dan bertatap muka dengan masyarakat. Bahkan sejak dimulainya masa kampanye, VAP-HR sudah berjalan mengelilingi Sulut, mulai dari Nusa Utara hingga Bolaang Mongondow Rayat.
Baca juga: Masih Ingat Stephen Chow? Aktor Ternama Ini Dulu Kaya Raya, Kini Bangkrut, Terdampak Covid-19
Baca juga: Gatot Nurmantyo Tuding Polri Abaikan Praduga Tak Bersalah, Curigai Ponsel Mereka Disadap
Baca juga: KPK Tahan Eks Anggota DPRD Sumut yang Terima Suap dari Gubernur Gatot, Sita Rp 3,7 Miliar
VAP mengatakan, mengingat masa kampanye berlangsung di tengah pandemi Covid-19, pihaknya tetap mengikuti aturan KPU dengan rutin menyelenggarakan pertemuan terbatas dan blusukan. "Di sisi lain kita juga semakin gencar melakukan sosialisasi virtual dan memanfaatkan media massa serta media sosial sebagai sarana penyebar luasan visi dan misi," jelasnya.
Tambah dia, metode kampanye seperti ini, sangat melelahkan terutama dengan padatnya jadwal kunjungan ke daerah-daerah. "Namun demi menyapa konstituen dan demi berjumpa masyarakat saya tak merasa lelah, bahkan setiap hari saya merasa lebih dikuatkan ketika mendengan permintaan masyarakat terkait apa yang mereka butuhkan saat ini," katanya.
VAP pun meyakini, apa yang dilakukan dirinya bersama HR saat ini adalah wujud untuk melayani masyarakat. "Dimana sesuai visi kami yaitu diberkati dan memberkati, serta saya yakin, apapun yang direncanakan tuhan akan indah pada waktunya dan tak bisa dihentikan manusia," katanya.
Jonesius Manoppo; Dosen Epidemiologi dari Unima
Butuh Kesadaran Paslon
Jonesius Manoppo; Dosen Epidemiologi dari Unima mengatakan, risiko terjadinya kluster baru pasti ada apabila terjadi kerumunan, entah itu dalam rangka pilkada atau kegiatan lain yang mengumpulkan massa dalam jumlah besar seperti demo beberapa hari lalu.
Terkait kampanye tatap muka yang dilancarkan para paslon pilkada akhir-akhir ini memang meningkatkan peluang untuk terjadinya rantai penularan Covid-19.
Banyak yang melihat bahwa angka positif Covid-19 di Sulut semakin kecil, warna zona bahkan mulai memudar dari orange menuju kuning, justru hal ini mengurangi tingkat kewaspadaan.
Orang yang beraktivitas di luar rumah mulai abai mempraktikan 3M (mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak) padahal pandemi masih berlangsung, penularan masih terjadi, bahkan angka kefatalan atau kematian yang diakibatkan oleh virus ini di Sulut termasuk tinggi.
Kampanye tatap muka yang melibatkan banyak orang dengan protokol kesehatan yang tidak ketat bisa saja menjadikan usaha pemerintah selama ini menekan laju penularan yang sudah memakan anggaran dan energi yang sangat besar sia-sia.
Hal ini mengingkari komitmen awal antara pemerintah, penyelenggara, pengawas dan paslon untuk melangsungkan tahapan pilkada yang sehat.
Memang banyak alasan yang bisa dipakai sebagai pembenaran kegiatan pertemuan dalam rangka kampanye pilkada, tapi sama sekali itu tidak bisa menutupi kebenaran bahwa hal-hal semacam itu berpotensi terjadi penularan.
Nah, ini yang perlu diwaspadai, mengingat penghuni lingkungan itu ialah politikus yang pasti banyak berhubungan dengan kegiatan pilkada.
Apabila terjadi kluster pilkada, sedikit banyak akan mempengaruhi tahapan.
Karena saat ini sedang ramai pendaftaran pelaksana pemungutan suara, salah satu syaratnya ialah berbadan sehat, sebaiknya sebelum hari pelaksanaan pilkada sudah dipastikan bahwa mereka juga bebas Covid-19 dengan bukti pemeriksaan swab.
Kita sangat berharap pandemi ini segera berakhir, jadi dibutuhkan kesadaran semua pihak termasuk paslon, tim sukses dan masyarakat untuk memutus mata rantai penularan.
Liando: Warga Korsel Tak ‘Kepala Batu’
Pilkada Serentak 2020 perlu mengutamakan kampanye virtual. Namun di Sulawesi Utara masih sering didapati adanya pasngan calon yang lebih memilih melakukan kampanye dengan tatap muka.
Pengamat politik Ferry Liando menyebut, kampanye tatap muka memang dimungkinkan aturan, namun persyaratannnya tak boleh melebihi 50 orang.
"Jadi pasangan calon yang berkampanye tatap muka tidak melanggar aturan. Cuma saja kondisi yang terjadi dalam kampanye tata muka masih terlihat adanya kerumunan, tak berjarak dan banyak yang tak menggunakan masker," kata Dosen Fisip Unsrat ini, Rabu (14/10/2020).
Lebih lanjut, dia menyebut, ini sangat mengkhawatirkan, sehingga perlu kesiagaan pihak kepolisian dalam mengawasi kegiayan kampanye. Adapun akademisi Unsrat ini menyebut Pilkada 2020 menjadi ujian terberat bagi demokrasi. Dikarenkan melaksanakan pilkada di tengah penularan Covid-19 bukan sesuatu yang mudah jika kualitas demokrasi menjadi target.
"Melarang kampanye dalam ruang berskala besar mengindikasikan bahwa kriteria berdemokrasi sangat dibatasi. Membatasi kehadiran 50 orang dalam kampanye sebagiamana ketentuan PKPU 13 tahun 2020 tentu tidak efektif bagi hak-hak publik dalam mengetahui visi, misi dan program pasangan calon," ungkapnya seraya menyebut, kampanye dalam bentuk daring atau virtual tentu tak mungkin dapat menjangakau semua kalangan.
"Pembatasan ruang berdemokrasi ini harus diakukan karena ada semacam ada paksaan bahwa pilkada harus tetap berjalan meski dalam ancaman penularan virus. Protokol demokrasi menjadi korban karena masyarakat dipaksa harus patuh pada protokol kesehatan," ujar Liando.
Baca juga: Pelatih Timnas Portugal Heran Mengapa Cristiano Ronaldo Kecolongan Terpapar Covid-19
Baca juga: Lihat Dinar Candy Lepas Celana Dalam lalu Beli Dalaman Bekas Rp 20 Juta
Baca juga: Rizieq Shihab Terbebas dari Overstay 30 Ribu Riyal, FPI Klaim Segera ke Jakarta, Dibantah Dubes Arab
Adapun Liando turut menyebut harapan KPU yang menargetkan partisipasi pemilih sebesar 77,5 persen dikhawatirkan tak akan terwujud. Sebab bisa jadi akan banyak pemilih yang takut datang ke TPS karena khawatir tertular.
"Target itu bisa saja akan terpenuhi sepanjang pemerintah dan KPU bekerja keras menyakinkan publik soal keselamatannya dalam memilih. Sebab keselamatan dan kesehatan masyarakat adalah hukum tertinggi," terangnya.
"Kita tidak perlu menunggu kapan Covid berakhir baru bisa melaksanakan Pilkada. Namun diperlukan waktu yang ideal bagi pelaksanaan pilkada. Artinya pilakada tetap berjalan namun kesehatan dan kualitas demokrasi pada pelaksanaan pikkada tetap dijamin," ujarnya.
Liando pun mengatakan pemerintah telah mengumumkan bahwa vaksin Covid akan digunakan di awal 2021. Sehingga jika vaksin sudah ada maka akan ada jaminan tak ada lagi penularan seperti saat ini.
"Waktu ideal melakukan pilakda sebaiknya ketika masyarakat mulai beradaptasi dengan protokol kesehatan. Perlu dibangun kedisiplinan dan kesadaran. Korsel bisa mengadakan pemilu karena masyarakat di sana bukan berkarakter kepala batu. Pilkada juga ideal dilaksanakan apabila kondisi keuangan Indonesia sudah dalam keadaan stabil," katanya.
Ketua KPU Sulut Ardiles Mewoh mengimbau agar paslon tetap mematuhi peraturan. "Iimbauan kami, paslon tetap menaati ketentuan terkait kampanye, batasan-batasan, larangan-larangan, bahkan pakta integritas yang sudah ditandatangani bersama. Jika masih ada yang melanggar tentu kita dorong pihak yang berwenang untuk memeriksa," ujarnya, Rabu (14/10/2020).
Ketua Bawaslu Sulut, Herwyn Malonda mengatakan, kampanye memang tidak wajib dilakukan secara daring. "Jika tidak dapat dilaksanakan melalui medsos dan media daring, kampanye pertemuan terbatas dan tatap muka dialog bisa dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan," kata Herwyn.
Untuk para paslon yang masih melanggar, Herwyn menegaskan, pihaknya akan memberikan sanksi tertulis. "Jika tidak mempan kami akan bekerja sama dengan pihak kepolisian untuk menertibkan dan membubarkan paksa kegiatan kampanye," tambah Herwyn.
Kemungkinan yang paling parah jika paslon benar-benar tidak mengindahkan peraturan tersebut sama sekali Bawaslu akan merekomendasikan agar paslon pelanggar tidak bisa berkampanye selama tiga hari. (drp/dru/ryo/mjr/hem/ara)