Baca tanpa iklan
TRIBUNMANADO.CO.ID, TOMOHON - Wali Kota Tomohon Jimmy Feidie Eman mengikuti acara Monitoring dan
Evaluasi Program Pencegahan Korupsi Terintegrasi Pemerintah Daerah di Wilayah Sulawesi Utara.
Kegiatan yang digelar via zoom meeting Monitoring Center of Prevention (MCP) diikuti Eman dari
Ruang Kerja Wali Kota Tomohon Selasa (06/10/2020).
BERITA TERPOPULER :
• Najwa Shihab Bakal Dipolisikan, Ada Kaitannya dengan Acara yang Ditonton 269 Juta Rakyat Indonesia
• Zumi Zola Dikabarkan Sakit, Sherrin Tharia Angkat Bicara: Pinter-pinter Ya Guys Menyerap Informasi
• Dipicu Cemburu, Ayah Nekat Bunuh Pacar Putrinya, Sang Anak Malah Ikut Membantu, Alasannya Aneh
TONTON JUGA :
Kegiatan Korsupgah ini diawali dengan pembukaan oleh Koordinator
Wilayah III KPK Aida Ratna Zulaiha.
Adapun program pendukung pencegahan terintegrasi tahun 2020 di Sulut yakni
optimalisasi penerimaan daerah peran BPD dalam peningkatan PAD, Reviu PBJ dengan
anggaran besar, pemberdayaan APIP, Kontribusi Komite Advokasi Daerah dalam
PBJ berintegritas, Pendidikan Anti Korupsi.
"Kunci Keberhasilan Intervensi yakni Komitmen Pimpinan Puncak, Koordinasi
Teknis Sekda dan Inspektur, Support Data dari OPD terkait kepada Admin MCP,
Komunikasi dengan Tim Korsupgah KPK," kata Sari Anggraeni perwakilan dari KPK.
Wali Kota Tomohon Jimmy Feidie Eman dalam sambutannya mengatakan program
Korsupgah KPK ini merupakan pusat monitoring dan pencegahan yang memberikan
informasi capaian kinerja program koordinasi dan supervisi pencegahan yang dilaksanakan
oleh seluruh pemerintah daerah di Indonesia.
Apalagi berdasarkan penyampaian KPK bahwa capaian MCP Kota Tomohon berada
di posisi ke lima dengan total nilai 37.50 dari lima belas Kabupaten dan Kota serta
Provinsi Sulawesi Utara yang meraih presentasi nilai tertinggi yakni 65.49.
"Capaian tahun 2020 ini cukup membanggakan namun saya tetap memintakan perhatian
khusus delapan organisasi perangkat daerah yang masuk menjadi area intervensi.
Agar supaya tetap bekerja keras dan ikhlas sambil terus menjaga dan membina
koordinasi yang baik guna meraih tujuan yang diharapkan," ungkap Eman.
"Delapan bidang MCP yakni perencanaan dan penganggaran APBD,
Pengadaan Barang dan Jasa, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Kapabilitas Apip,
Manajemen ASN, Optimalisasi Pendapatan Daerah, Manajemen Aset dan
Tata Kelola Dana Desa," tambahnya.
Lebih lanjut dikatakan Eman, untuk mencegah tindak pidana korupsi di
Kota Tomohon maka pihaknya akan terus mengikuti dan menindak lanjuti
arahan dari KPK yang mendorong perbaikan tata kelola pemerintahan.
Termasuk perbaikan sistem regulasi, serta implementasi sistem pengelolaan
yang lebih transparan dengan penggunaan teknologi informasi dan peran serta
media lokal, aparat penegak hukum, kementerian dan lembaga terkait di pusat
yang mendukung percepatan implementasi tata kelola ini.
"Begitu juga peran semua pihak baik untuk mengawasi, mempercepat maupun
mendorong perbaikan ini sangat penting," sebutnya.
Eman juga mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada jajaran KPK yang selalu
setia dalam melakukan pendampingan, pengawalan dan arahan dalam upaya
pencegahan tindak pidana korupsi di Kota Tomohon.
"Karena pencegahan ini yang paling utama," tandas Eman.
Selanjutnya Sekretaris Kota Tomohon Harold Lolowang memaparkan tentang
realisasi kegiatan, anggaran, keuangan dan kendala yang dihadapi
terkait penanganan covid-19.
Serta pencapaian dan kendala program pelaksanaan korupsi terintegrasi
melalui MCP. Selanjutnya dilaksanakan dialog dan diskusi.
Peserta kegiatan ini yakni Korwilgah III KPK, Wali Kota, Sekda dan Kepala OPD
terkait 8 bidang Pencegahan terintegrasi MCP.
(Tribunmanado.co.id/hem)
BERITA PILIHAN EDITOR :
• Kabar Terbaru Anak Lina dan Teddy, Tiba-tiba Bintang Dijenguk Putri Delina, Kondisinya Jadi Sorotan
• Rahasia Tahi Lalat Pasangan Berdasarkan Letaknya, Alami Kesulitan hingga Sumber Keberuntungan
• Ini Harapan Tentara Cantik, Michiko Sandra Moningkey di HUT TNI
TONTON JUGA :