Baca tanpa iklan
Djoko Tjandra diketahui sempat keluar-masuk Indonesia untuk membuat paspor, KTP, dan surat jalan tanpa terdeteksi.
Oknum polisi yang membantunya kemudian dicopot.
Namun langkah ini dinilai tidak berpengaruh jika Djoko Tjandra tidak kunjung ditangkap.
"Itu yang menunjukkan bahwa proses apapun yang menjadi hiruk-pikuk polisinya dipecat segala macam, menjadi tidak berguna kalau tidak ada proses penangkapan dan membawa punya Djoko Tjandra dan dieksekusi," komentar Boyamin.
"Ini rasanya sampai kiamat begitu," tambah dia.
Boyamin menilai kasus Djoko Tjandra membuat citra bangsa dan penegakan hukum Indonesia menjadi jelek.
"Rasa malu kita tidak akan pernah tertutupi kejadian ini. Betul-betul," papar dia.
Ia menyebutkan pelarian Djoko Tjandra sudah dirancang sedemikian rupa.
Hal itu terbukti dari 11 tahun masa buron Djoko Tjandra.
"Istilah saya ini sistemik, terstruktur, masif, dan koordinatif. Belum pernah ada kejadian seperti Djoko Tjandra ini 'kan," ungkap Boyamin.
Boyamin menilai Presiden Joko Widodo (Jokowi) sendiri yang harus turun tangan untuk menuntaskan kasus ini.
Sebelumnya ia sempat menyinggung diplomasi yang dilakukan untuk memulangkan Djoko Tjandra dari Malaysia harus dilakukan oleh masing-masing petinggi negara.
"Ini akan dicatat. Istilah saya, mau tidak mau ini harus menyentuh kepada presiden. Rasa malu seluruh bangsa ini harus diobati dan itu menjadi tanggung jawab presiden," paparnya.
"Saya sudah biasa kok, menggugat presiden. Ini apapun tanggung jawab presiden, kalau gagal, gagalnya presiden," tegas Boyamin.
Lihat videonya mulai menit 9:40: