Baca tanpa iklan
TRIBUNMANADO.CO.ID, JAKARTA - Komisi II DPR RI menggelar rapat kerja dengan Menteri Dalam Negeri, Ketua KPU, Ketua Bawaslu dan Ketua DKPP membahas pelaksanaan pilkada serentak 2020, Kamis (11/6). Dalam rapat yang mengagendakan pembahasan anggaran pilkada, turut hadir Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Doni Monardo.
• Kookmin Bank Korea Caplok 51 Persen Saham Bukopin
Anggaran yang diajukan dalam rapat tersebut sebesar Rp 4,77 triliun, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pemberian anggaran dilakukan melalui tiga tahap. Untuk tahap pertama, Kemenkeu menyetujui pemberian anggaran untuk Pilkada Serentak 2020 sebesar Rp 1,02 triliun.
"Kami dalam posisi pertama mendapatkan hitungan atau permintaan dari KPU sebesar Rp 4,77 triliun. Ini surat tertanggal 9 Juni, jadi baru semalam kami terima dan langsung kita lakukan rapat di intern Kemenkeu maupun dengan Kemendagri. Dari Rp 4,77 triliun itu dibagi 3 tahapan, yaitu Rp 1,02 triliun, Rp 3,29 triliun, dan Rp 0,46 triliun," kata Sri Mulyani.
Kemenkeu, kata Sri Mulyani, akan mengevaluasi pemberian anggaran tersebut sesuai dengan kebutuhan Pilkada Serentak 2020 dan akan terus dikawal penggunaannya. "Kami putuskan beri tahapan 1 yang sebesar Rp 1 triliun dengan harapan tahapan awal tetap berlangsung, kami akan berikan sambil terus lakukan pemeriksaan dokumen yang masuk ke kami," ucapnya.
Sri Mulyani mengatakan pemberian dana tambahan ini adalah bentuk dukungan pemerintah untuk memberikan kepastian pada berjalannya proses Pilkada. "Kami dalam rangka mendukung proses Pilkada yang sudah diputuskan, kami akan diberikan kepastian supaya proses Pilkada sudah bisa dilakukan. Kami tetap bekerja dan melihat basis perhitungan yang diajukan," ujar Sri Mulyani.
Bendahara negara menjelaskan, dari sisi pendanaan seperti yang disampaikan Kementerian Dalam Negeri, seluruh kegiatan pemilihan dibebankan ke APBD dan bisa ditambah dengan APBN.
"Kita sedang evaluasi berdasarkan kondisi COVID-19, dari 270 daerah yang melakukan Pilkada memang melakukan realokasi dan refocusing APBDnya tapi tidak berlaku untuk dana Pilkada. Mendagri juga menyisir komitmen daerah yang sejak awal harusnya mereka cadangkan anggaran Pilkada. Tapi kami sadari bahwa COVID-19 ini berdampak pada pendapatan daerah juga," kata dia.
• Erick Tohir Angkat Orang BIN: Jadi Komisaris Aneka Tambang
Anggota Komisi II DPR RI fraksi PDI Perjuangan (PDIP) Hugua menyoroti besaran anggaran yang disetujui untuk penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020. Dari anggaran yang diajukan dalam rapat tersebut sebesar Rp 4,77 triliun, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyetujui pemberian anggaran tahap I untuk Pilkada Serentak 2020 sebesar Rp 1 triliun. Anggaran selanjutnya akan diberikan secara bertahap.
Hugua mengatakan adanya pandemi Covid-19 berdampak kepada seluruh sektor. Ia meminta Sri Mulyani untuk juga memikirkan adanya stimulus dalam bidang politik atau demokrasi.
"Kalau di sektor ekonomi ada yang namanya stimulus ekonomi, kalau di sosial ada yang namanya stimulus sosial atau bantuan sosial dan seterusnya. Tidak juga kah berpikir stimulus politik atau stimulus demokrasi? benar dari teman-teman saya yang dikatakan tadi bahwa ini menyangkut masalah kepemimpinan," kata Hugua.
Hugua mengatakan semua pihak harus mendukung penyelenggaraan pilkada serentak 2020. Dukungan itu penting agar menciptakan pilkada yang berkualitas meski digelar di tengah pandemi Covid-19.
Dengan begitu, output atau hasil yang dicapai juga diharapkan mampu menghasilkan pemimpin daerah yang berkualitas. "Salah memilih memimpin daerah ini masalah demokrasi dan ini masalah. Tidak ada ekonomi tidak ada kamtibmas kalau salah memilih pemimpin karena kualitasnya rendah oleh karena Pilkada yang tidak benar," ujarnya.
"Oleh karena itu maka saya minta kepada Ibu Menteri Keuangan tidak ada alasan untuk tidak ada anggaran," tambah Hugua.
Zona Merah
Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Doni Monardo meminta penyelenggara pilkada mengetahui dan memahami detil daerah yang rawan penyebaran Covid-19. Dalam mengukur tingkat penularan virus suatu daerah Gugus Tugas membaginya berdasarkan zonasi.