Baca tanpa iklan
TRIBUNMANADO.CO.ID - Yusuf Martak, Ketua Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Ulama tuding pemerintah indonesia.
Ketua Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Ulama, Yusuf Martak meminta pemerintah bersikap terbuka terhadap kasus pencekalan Rizieq Shihab.
Yusuf Martak meyakini pemerintah Indonesia memiliki andil dalam pencekalan petinggi Front Pembela Islam (FPI) itu.
Dilansir TribunWow.com, dari tayangan YouTube Talk Show tvOne, Senin (2/12/2019), Yusuf Martak lantas menyebut Rizieq Shihab selama ini justru dilindungi oleh pemerintah Arab Saudi.
Mulanya, Yusuf Martak menyinggung pernyataan Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) terdahulu serta Kepala Kantor Staf Presiden, Moeldoko.
Disebutnya, sikap Moeldoko dalam menanggapi kasus Rizieq Shihab sangat kelewatan.
"Kan dari Menko Polhukam yang pertama juga sama tidak tahu masalah, Pak Moeldoko pernah juga mengatakan 'Kalau enggak punya uang saya akan belikan tiket', itu kan sudah kelewatan" ujar dia.
Ia pun menyinggung nama Menko Polhukam Mahfud MD.
• Smartphone Vivo Y19 Sudah Dijual di Indonesia, Simak Spesifikasi dan Harga Lengkapnya
"Sekarang Menko Polhukam Pak Mahfud MD kasihan enggak tahu masalah," ujar Yusuf.
Ia pun menilai adanya perbedaan perlakuan pemerintah pada Rizieq Shihab.
"Apa isi rapat tertutupnya? Akan minta waktu satu bulan untuk mengetahui permasalahan," jelas dia.
"Itu kan hal yang naif sekali, tidak akan mungkin ada permasalahan yang tidak ditangani oleh menlu apabila terjadi anak bangsa berada di negara orang."
Lantas, Yusuf mengimbau pemerintah agar lebih terbuka dalam kasus ini.
• Ramalan Zodiak Besok Rabu 4 Desember 2019: Gemini Romantis, Cancer Alami Hal Luar Biasa
Ia bahkan meminta pemerintah mengungkap ketidaksukaan pada Rizieq Shihab.
"Sampai kapan ini dibuat begini terus?," tanya Yusuf.
"Jadi ini jadi lucu, itu lah yang saya sesalkan, saya lebih suka kalau memang habib (Rizieq Shihab) tidak disukai, tidak boleh pulang katakan," ujar dia.