Baca tanpa iklan
TRIBUNMANADO.CO.ID, JAKARTA - Satu di antara tokoh yang menyatakan tak suka Basuki Tahja Purnama atau Ahok menjadi petinggi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) adalah Rizal Ramli.
Mantan Menteri Koordinator Kemaritiman Rizal Ramli mengomentari rencana Presiden Jokowi menjadikan Basuki Tahja Purnama atau Ahok sebagai pejabat perusahaan badan usaha milik negara ( BUMN). Menurut dia, hal itu hanya akan menambah masalah baru.
"Saya bingung Pak Jokowi cari masalah baru," kata Rizal saat ditemui di Hotel Borobudur, Jumat (15/11/2019).
Menurut Rizal, saat ini sudah banyak masalah yang ada di Indonesia yang perlu diselesaikan. Pengangkatan Ahok sebagai bos perusahan BUMN hanya akan menambah kontroversi yang tidak perlu.
"Masalah Indonesia ini sudah banyak. Ini (Ahok) orang bermasalah yang hanya akan menimbulkan kontroversi yang enggak perlu," ungkap Rizal.
• Sempat Pesimis, Marshanda Terus Berjuang Sembuhkan Bipolar Bertahun-tahun
• Firlandia Jadi Tim Debutan, 12 Tim Lolos Putaran Final Euro 2020, Ronaldo Tambah Sejarah
• Gempa 5,9 Magnitudo Guncang Manado, Jalan Piere Tendean Langsung Macet
Adapun alasan Rizal tak setuju dengan rencana Presiden Jokowi tersebut karena Ahok memiliki track record yang tidak mulus dalam kariernya. Bahkan ia menyarankan penunjukan bos perusahaan BUMN bisa ditunjuk dari sektor swasta yang lebih kompeten dari Ahok.
Rizal menyebutkan, salah satu contoh kasus yang mencoreng rekam jejak Ahok adalah pembelian lahan RS Sumber Waras saat Ahok menjabat Gubernur DKI Jakarta.
Sebelumnya, Ahok dikabarkan akan menempati posisi sebagai pejabat perusahaan BUMN. Namun, hingga kini belum diketahui pasti BUMN mana yang akan jadi tempat Ahok bekerja.
Berikut TribunPalu.com merangkum dari Kompas.com sejumlah tanggapan tokoh terkait kabar Ahok akan jadi bos BUMN:
1. Jubir Presiden
Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Fadjroel Rahman mengatakan, mantan gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok harus mundur dari PDI-P jika mengisi posisi sebagai direksi atau komisaris di Badan Usaha Milik Negara ( BUMN).
"Kalau pun beliau mau masuk ke BUMN harus mengundurkan diri karena BUMN itu ada surat semacam pakta integritas gitu, tidak boleh ikut dalam partai politik atau aktif dalam kegiatan politik," kata Fadjroel di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (13/11).
Sementara status Ahok sebagai mantan terpidana kasus penodaan agama, kata Fadjroel, tak menjadi halangan.
Menurut dia, yang terpenting Ahok tak pernah menjadi terpidana kasus dugaan korupsi.
Fadjroel yang juga Komisaris Utama PT Adhi Karya itu menyebut Presiden Joko Widodo sejak awal menekankan agar jajarannya mengedepankan aturan dalam mengisi posisi di BUMN.
"Jadi kalau mau masuk BUMN, masuk bersih, di dalam bersih-bersih dan keluar bersih. Begitu saja," ujarnya.
Namun, Fadjroel mengaku belum mengetahui penempatan Ahok di BUMN. Ia meminta agar masalah posisi Ahok dikonfirmasi langsung ke Menteri BUMN Erick Thohir.
"Jadi lebih baik ditanyakan langsung kepada pihak Kementerian BUMN," tuturnya.
Ahok mendatangi kantor Kementerian BUMN untuk bertemu Menteri BUMN Erick Thohir, Rabu (13/11/2019). Seusai bertemu Erick, Ahok mengungkapkan, pertemuan selama 1,5 jam tersebut membicarakan soal perusahaan BUMN.
"Intinya banyak bicara soal BUMN, saya mau dilibatkan di salah satu BUMN, itu saja," ujarnya sebagaimana dikutip dari Antara.
Kendati demikian, ia belum mengungkapkan lebih jauh jabatan maupun posisi yang akan didudukinya nanti.
"Saya cuma diajak masuk ke salah satu BUMN. Kalau untuk bangsa dan negara, saya pasti bersedia. Apa saja boleh, yang penting bisa bantu negara," jelas Ahok.
2. Politisi PDIP
Anggota Komisi VI DPR RI Darmadi Durianto memaparkan pemandangannya.
Ia mengatakan tak masalah apabila Erick Thohir memilih Ahok untuk menjadi pemimpin di salah satu BUMN.
"Tidak ada larangan bagi pak menteri untuk mengajak atau menunjuk siapapun termasuk Ahok jadi bos BUMN. Namun yang mesti diperhatikan adalah penempatan seseorang jadi direksi BUMN harus dilihat dari sisi kapasitas dan kapabilitasnya," kata Politikus PDIP itu dikutip Kompas.com.
Darmadi Durianto menambahkan, penunjukan Ahok nantinya tidak atas dasar kepentingan tertentu.
"Agar tidak terjadi konflik kepentingan di kemudian hari. Mengelola BUMN harus benar-benar orang yang memiliki integritas yang kuat," ujar Darmadi Durianto..
Darmadi Durianto menyarankan sebaiknya Ahok ditempatkan di BUMN yang tengah bermasalah, seperti PLN , Jiwasraya hingga Bulog.
"Jangan ditempatkan di BUMN yang sudah stabil. Tapi tempatkan Ahok di BUMN yang sedang sakit. Bisa di PLN, Jiwasraya, PTPN III, Bulog. Saya kira itu pilihan tepat jika Ahok ditempatkan di BUMN-BUMN tersebut," kata dia.
Ia menambahkan menurutnya Ahok cocok menjabat sebagai pemimpin BUMN yang terindikasi ramai praktik korupsi.
Pasalnya Ahok dinilai Darmadi Durianto memiliki integritas yang kuat dan bersih.
"BUMN-BUMN yang banyak terindikasi permainan kotor dan korupsi sangat cocok buat Ahok. Dengan kemampuan Ahok yang mumpuni, integritas yang bersih dan karakter yang kuat. Lebih baik suruh beresin BUMN yang bermasalah, bahkan saran saya Ahok diangkat saja sebagai deputy BUMN yang banyak mengurusin BUMN BUMN yang sakit dan dipenuhi masalah good governance. Mumpung lagi kosong satu kursi deputy Menteri BUMN," paparnya.
3. Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan
Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menilai tak masalah bila Ahok dilibatkan dalam menjalankan salah satu BUMN.
"Ya kan dia kerjanya bagus, kerjanya boleh. Ya kita lihat saja ya," ujar Luhut saat ditemui di sela Rapat Koordinasi Nasional Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di Sentul International Convention Center, Bogor, Jawa Barat, Rabu (13/11/2019).
Namun saat ditanya apakah ia telah mengetahui BUMN mana yang akan dipimpin Ahok, Luhut Binsar Pandjaitan enggan menjawab.
"Ya enggak tahu, kita tunggu aja," lanjut dia.
Editor: Lita Andari Susanti
Sumber: Kompas.com