Baca tanpa iklan
Adanya sistem e-budgeting menurut Laode, masyarakat dapat memantau adanya anggaran-anggaran aneh, sehingga tak akan masuk dalam APBD.
Laode manyampaikan program utama pencegahan korupsi adalah e-planning dan e-budgeting.
Pihaknya memberikan contoh yakni kota Surabaya dan DKI Jakarta yang telah menerapkan sistem tersebut.
E-planning dan e-budgeting inilah menurut Laode menjadikan perencanaan dan penganggaran menjadi transparan dan akuntabel.
"Kita PATUT BERSYUKUR, gara-gara adanya e-planning/e-budgeting @DKIJakarta, anggaran-anggaran aneh dapat dipantau masyarakat, sehingga tidak jadi masuk dalam APBD. @KPK_RI sering mencontohkan e-budgeting @DKIJakarta dan Kota Surabaya sebagai e-budgeting terbaik di Indonesia," tambahnya.
• Anies Baswedan jadi Capres 2024, Partai Nasdem Bulat Mendukung: Salah Satu Juara Politik
Laode menegaskan kembali dalam cuitannya yang khusus me-mention Anies.
"Jika @DKIJakarta dan pak @aniesbaswedan berniat untuk MENINGKATKAN KUALITAS e-budgeting yang sekarang agar LEBIH SMART, SILAHKAN. Tapi jangan meninggalkan e-budgeting dan kembali kecara manual. @KPK_RI," ungkap Laode.
Wakil Ketua KPK tersebut meminta agar Anies dapat meningkatkan kemampuan, dan melarang untuk mengganti sistemnya.
Dalam cuitan tersebut ,ia membuat peringatan bahwa jika tidak ada e-planing/e-budgeting, maka beberapa keanehan itu tidak akan diketahui masyarakat.
(Tribunnews.com/Nidaul 'Urwatul Wutsqa)
• Anies Akui Anggaran Lem Aica Aibon Tidak Masuk Akal, Salahkan Era Ahok
Follow Instagram @tribun_manado:
Ahok Balas Tanggapan Anies soal E-Budgeting
Pernyataan kesalahan sistem e-budgeting itu akhirnya direspons oleh mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.
Ahok menilai sistem e-budgeting atau penggaran elektronik justru menjaga transparansi anggaran.
Bahkan masyarakat bisa tahu, Pemprov DKI Jakarta yang dipimpin Anies Baswedan bisa mengusulkan pembelian lem aibon Rp 82,8 miliar dan dan pulpen Rp 123 miliar.