Baca tanpa iklan
Sementara itu, Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh, Faisal Ali, memberi pernyataan serupa.
Menurutnya, hukum dibuat dari rakyat untuk rakyat dan segala sesuatu butuh diteliti dan didiskusikan terlebih dahulu dengan baik.
Ihwal celana cingkrang dan penggunaan cadar, menurutnya hal tersebut tak ada hubungan dengan keamanan nasional.
"Dalam sudut pandang apa pun, tidak ada hubungan antara pakaian dan keamanan sosial, jadi sebelum melemparkan isu ke publik, lebih baik dibicarakan terlebih dahulu dan diteliti," kata Faisal Ali.
Pemerintah Kabupaten Aceh Besar menilai jika larangan cadar dan celana cingkrang resmi menjadi peraturan, maka "larangan tersebut tidak layak dipatuhi, karena pakaian adalah ranah personal".
Sikap Pemerintah Aceh
Di lain hal, Pemerintah Kabupaten Aceh Besar justru mendukung penggunaan busana yang sesuai syariat dan sunah Rasul.
"Jangan timbulkan masalah baru, masih banyak tugas lain yang harus kita selesaikan seperti mengatasi narkoba di Aceh dan pergaulan bebas, jadi soal cadar ini jangan jadi masalah baru," kata Wakil Bupati Aceh Besar, Husaini.
Pada 2018 Pemerintah Kabupaten Aceh Barat mengeluarkan peraturan pelarangan menggunakan celana bagi wanita yang datang ke kantor pemerintahan.
Aturan ini sempat menjadi kontroversi di masyarakat karena sebagian kalangan menilainya tidak relevan.
Pemakaian Celana Cingkrang di Banten
Seorang anggota ASN di Provinsi Banten, Didi Sohidi Tohir mengaku memakai celana cingkrang sejak 2016 usai mendengarkan pengajian tentang aturan penggunan busana bagi Muslim.
"Setelah ikut pengajian, ternyata memang ada hadisnya yang menjelaskan itu dan hadisnya valid kita ikutin," ujar Didi.
Didi yang merupakan Staf biro hukum di Pemprov Banten ini mengatakan pakaian yang ia kenakan tak berpengaruh terhadap kinerjanya.
Ia justru mengklaim, orang-orang yang berpakaian sama sepertinya lebih giat bekerja.