Baca tanpa iklan
TRIBUNMANADO.CO.ID, JAKARTA - Keberanian Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (F-PSI) mengungkap ke publik anggaran janggal di DKI Jakarta, menuai pujian publik. Hal ini berbeda dengan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan yang langsung main tunjuk, hal-hal yang bikin masalah, termasuk menyalahkan sistem e-Budgeting peninggalan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.
Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok membantah pernyataan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bahwa sistem e-Budgeting bermasalah.
Ahok menerangkan, sistem e-Budgeting justru diperlukan agar penggunaan anggaran di DKI Jakarta diketahui publik.
• 1.000 Liter Cap Tikus Diamankan Polres Minsel Saat Operasi Pekat Samrat
• Anies Baswedan Kaget dan Ngamuk Ikut Loloskan Anggaran Janggal tapi Sebut PSI Cari Panggung
• Nikita Mirzani Disebut Pamela Safitri Seksi Karena Buatan Dokter, Niki: Emangnya Kamu, Simpenan!
Sistem itu sebagai salah satu contoh keterbukaan informasi publik.
Data bisa didapatkan oleh masyarakat yang ingin mengetahui anggaran digunakan untuk apa.
"Semua orang mau tahu pengeluaran uang APBD DKI bisa dapatkan data dari pembelian pulpen sampai Aibon. Sampai UPS," ujar Ahok saat dikonfirmasi wartawan, Kamis (31/10/2019).
Ahok berujar, sistem e-Budgeting berjalan dengan baik selama dia memimpin ibu kota.
Hanya, sistem jadi bermasalah karena yang menginput data berniat untuk memanipulasi anggaran.
"Sistem itu berjalan baik jika yang input datanya tidak ada niat mark up apalagi maling. Untuk mencegah korupsi hanya ada satu kata transparansi sistem yang ada," imbuh Ahok.
Ahok berujar masyarakat sudah mengerti e-Vudgeting. Dia pun tidak mau berkomentar lebih jauh.
"Ternyata banyak (yang) sudah viral, orang-orang yang pintar dan tahu sistem e-Budgeting . Kalau aku sudah lupa mungkin kelamaan belajar ilmu lain di Mako Brimob," tutur Ahok.
Kritik Anies
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan permasalahan salah memasukkan data dalam rancangan anggaran selalu terjadi setiap tahunnya.
Hal itu, menurut dia, karena sistem e-budgeting yang dimiliki Pemerintah Provinsi DKI Jakarta saat ini masih menggunakan sistem manual.
Ini problem muncul setiap tahun, maka yang harus dikoreksi itu sistemnya," ujar Anies di Balai Kota Jakarta Pusat, Rabu (30/10/2019).