Baca tanpa iklan
TRIBUNMANADO.CO.ID - Partai Golkar menanggapi usulan Partai Amanat Nasional (PAN) agar pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menjadi 10 orang untuk meredakan ribut-ribut soal perebutan 'kursi panas' tersebut.
Sekretaris Jenderal Golkar Lodewijk F Paulus mengatakan kursi Ketua MPR masih dalam pembahasan partai Koalisi Indonesia Kerja (KIK).
Belum ada keputusan mengenai siapa yang akan didorong untuk menjadi calon ketua MPR dari koalisi KIK.
"Tentang ketua MPR tentunya harus ada kesepakatan dari partai-partai pendukung yang InsyaAllah tentunya akan dibicarakan partai-partai koalisi pak Jokowi," kata Lodewijk F Paulus di kantor DPP Golkar, Jalan Angrek Neli Murni, Slipi, Jakarta, Minggu, (11/8/2019).
Meski sedang berproses, Lodewijk F Paulus mengatakan kecil kemungkinan bagi PDIP mendapatkan kursi Ketua MPR.
Karena menurutnya PDIP telah mendapatkan kursi Ketua DPR.
"Yang jelas sebagai pemenang pemilu 2019 PDIP telah mendapatkan kursi ketua DPR RI sesuai UU MD3.
Baca: Presiden Jokowi akan Beri Tunjangan Khusus bagi PNS Fungsional Katagoler, Berikut Besarannya
Baca: Tak Terima Mantannya Sudah Move On, Eky Tembak si Wanita dan Pacar Barunya, Kena Perut dan Kaki
Baca: Jalan Tol Manado-Bitung Siap Digunakan, Waktu Tempuh untuk 22,5 Kilometer Berubah Drastis
FOLLOW FACEBOOK TRIBUN MANADO
Tentang ketua MPR tentunya harus ada kesepakatan dari partai-partai pendukung yang Insya Allah tentunya akan dibicarakan partai-partai koalisi pak Jokowi," kata Lodewijk F Paulus.
Lodewijk F Paulus mengatakan sudah ada sedikit kesepemahaman antara parpol koalisi KIK mengenai Calon Ketua MPR.
Hanya saja Lodewijk F Paulus tidak membeberkan kesepemahaman tersebut.
Sementara itu Ketua Dewan Pembina Golkar Aburizal Bakrie mengatakan kursi Ketua MPR harus menjadi milik Golkar.
Pasalnya, Golkar merupakan partai ke dua peraih kursi terbanyak di parlemen, di bawah PDIP.
"Haruslah (Ketua MPR), (Golkar) partai kedua terbanyak di DPR.
Wajarlah jadi ketua MPR," kata Aburizal Bakrie secara terpisah di Kantor DPP Golkar.
Baca: Manfaat Lain Air Kelapa, Untuk Menghilangkan Flek Hitam dan Mengatasi Jerawat
Baca: Peluang Lolos Indonesia ke Semifinal AFF U-18 2019 Sangat Besar Andai Penuhi Syarat Ini
Baca: Inilah 9 Ruas Jalan Tol Siap Diresmikan hingga Akhir Tahun 2019, Tol Manado-Bitung s/d Bogor-Kukusan
FOLLOW INSTAGRAM TRIBUN MANADO
Sebelumnya, Pemilihan pimpinan MPR (Ketua dan wakil) akan ditentukan melalui sistem paket yang ditentukan dalam Rapat Paripurna MPR.
Paket calon pimpinan nanti akan dipilih oleh 575 anggota DPR dan 136 anggota DPD.
Pengamat menyebut bahwa kemungkinan akan ada dua paket yang akan bertarung dalam pemilihan calon ketua MPR.
Paket pertama yakni pimpinan dari partai koalisi pemerintah, dan paket kedua calon pimpinan MPR, dari partai opoisi.
Namun ada juga yang memprediksi bahwa paket pimpinan MPR yang bertarung tidak akan berdasarkan koalisi pada Pemilu Presiden 2019 lalu.
Sejauh ini sudah ada tiga partai yang terang-terangan ingin mendapatkan kursi Ketua MPR.
Mereka yakni Golkar, PKB, dan Gerindra.
PAN Usulkan Pimpinan MPR 10 Orang
Wakil Sekretaris Jenderal DPP PAN Saleh Partaoanan Daulay mengusulkan agar kursi Pimpinan MPR RI berjumlah 10, terdiri dari sembilan yang berasal dari fraksi dan satu orang mewakili kelompok DPD RI.
“Awal periode ini kan pimpinan MPR 5 orang. Setelah beberapa saat, dirubah menjadi 8 orang.
Tentu sangat baik jika pimpinan yang akan datang disempurnakan menjadi 10 orang dengan rincian 9 mewakili fraksi-fraksi dan 1 mewakili kelompok DPD.
Soal siapa ketuanya, bisa dimusyawarahkan untuk mencapai mufakat.
” kata Saleh di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, (12/8/2019).
Menurut Saleh, MPR harus dijadikan sebagai lembaga politik kebangsaan di mana semua fraksi dan kelompok menyatu.
Baca: Dengan SK PDI-P Tetap Kuat, Perlu Pertimbangan Politik Wilayah, Koalisi Dengan Nasdem Terbuka
Baca: Imigrasi Mendukung Upaya Polisi Mengungkap Kasus WNA Nakal di Manado
Baca: Sempat Diisukan Bakal Diganti Lorenzo, Jack Miller Masih Bertahan di Pramac Racing
Sehingga di MPR tidak ada kelompok koalisi dan oposisi.
"Karena yang ditekankan di MPR adalah NKRI,"katanya.
Menurut Saleh MPR sangat berbeda dengan DPR dan DPD.
MPR tidak ditekankan seperti DPR yang memiliki fungsi fungsi politik seperti pengawasan, penganggaran, dan legislasi.
'MPR tentu melampaui itu. MPR rumah bagi semua, termasuk tempat pengaduan masyarakat luas berkenaan dengan politik kebangsaan”, katanya.
Musyawarah mufakat menurut Saleh merupakan perwujudan demokrasi Pancasila.
Hal itulah menurutnya yang perlu diaktulisasikan lagi saat ini, dengan rekonsiliasi kebangsaan seperti yang diinginkan semua pihak.
Rekonsiliasi tersebut dapat ditandai dengan tidak adanya sekat-sekat di MPR RI.
"Kalau respon ini bisa diterima, berarti tidak perlu lagi ramai-ramai memperebutkan kursi pimpinan MPR.
Paling menentukan ketuanya saja yang perlu dimusyawarahkan dan semua terakomodir," pungkasnya.
Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com
Baca: Jenazah Tanpa Busana Ditemukan di Sebuah Indekos, Polisi Ungkap Identitasnya!
Baca: Untuk Mendukung Anggota DPRD, Warga Gunung Kidul Rela Lakukan Hal Ini
Baca: Potensi Kerugian Indonesia Akibat Serangan Siber Rp 478,8 Triliun
SUBCRIBE TRIBUN MANADO TV