Baca tanpa iklan
Ia juga tidak perlu merogoh kantongnya untuk bahan bakar, uang perawatan mobil, dan karcis tol.
”Kalau menteri mau pakai sirene yang ngiung ngiung dan pengawalan, menteri bisa saja meminta bantuan polisi.”
“Otomatis DOM-nya akan banyak terpakai karena dananya dari situ,” ujar Paskah, yang menolak menggunakan sirene dan mobil pembuka atau kendaraan bermotor karena risi.
”Hilang” rumah
Sebagai menteri yang berasal dari partai politik seperti dirinya, Paskah mengaku harus mengeluarkan dana ekstra yang berasal dari kantong pribadinya.
”Sebagai menteri parpol, kita harus siap mengeluarkan dana apabila ada permintaan sumbangan dari para konstituen di daerah.”
“Juga untuk bantuan-bantuan sosial lainnya jika ada proposal. Kalau ditotal, pengeluaran saya cukup besar selama menjadi menteri. Minimal, saya kehilangan satu rumah,” katanya.
Mantan Menteri Kehutanan MS Kaban justru mempertanyakan ukuran enaknya menjadi menteri atau pejabat.
”Fasilitas rumah menteri? Lihatlah, rumahnya sudah tua dan lingkungannya juga tidak nyaman lagi. Mobil dinas? Saya kira biasa saja,” tandas Kaban.
”Kalau gaji Rp 19 juta, memang sudah tahu. Akan tetapi, mau main proyek tidak mungkin."
"Orang sekarang takut dengan penyadapan. Padahal, permintaan sumbangan luar biasa jumlahnya.”
“Sementara beban pekerjaan itu sangat tinggi sekali,” papar Kaban.
”Nombok”
Mantan Menneg Pemberdayaan Perempuan Meutia Farida Hatta membenarkan besaran gaji yang diterima menteri setiap bulan sebesar Rp19 juta.
Namun, gaji menteri itu sudah lama tidak naik. Sesuai slip gaji, dalam dua tahun gaji itu hanya naik Rp10.000.