Baca tanpa iklan
TRIBUNMANADO.CO.ID, JAKARTA - Peneliti LIPI Bidang Politik Profesor Syamsuddin Haris mengkhawatirkan adanya skenario untuk menjinakan atau melemahkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui proses seleksi Calon Pimpinan KPK.
Demikian disampaikan Syamsuddin Haris dalam diskusi di kantor Indonesia Corruption Watch, Jakarta, Jumat (5/7/2019).
Analisa tersebut, karena pada seleksi capim KPK kali ini, Polri merekomendasikan banyak perwira tinggi untuk mengikuti dan memperebutkan lima kursi pimpinan KPK.
Padahal, semangat awal pembentukan KPK adalah sebagai upaya penegakan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN sebagai akibat kegagalan institusi kepolisian dan kejaksaan melaksanakan tugas dan tanggung jawab tersebut.
Baca: Politisi yang Gagal Nyaleg Pilih Mendaftar Calon Anggota BPK?
"Makanya bagi saya menjadi aneh kalau kemudian institusi Kepolisian disibukkan untuk menyiapkan anggotanya, memasuki seleksi capim KPK sebab potensi munculnya konflik kepentingan itu tinggi sekali," kata Haris.
Lebih jauh ia berpendapat, apabila pimpinan KPK dikuasai oleh polisi aktif dan setelah terpilih kemudian pensiun, dikhawatirkan lembaga antirasuah itu terkooptasi oleh institusi kepolisian. "Bahasa lainnya terkooptasi itu dikendalikan. Dan kalau dikendalikan tentu skenario menjinakkan KPK itu berhasil," ujarnya.
Menurutnya, jika natinya ada capim KPK dari Polri terpilih sebagai pimpinan KPK, seharusnya yang bersangkutan mengundurkan diri dari kesatuan. Sebab, pimpinan KPK merupakan jabatan publik yang meniscayakan pejabat tinggi kepolisian aktif.
Baca: BNI Manado Sempurnakan Kerja Sama Business to Business Solutions dengan Bank Citra
"Saya tidak tahu sejauh mana bahwa bisa saja ada penugasan dari pimpinan kepolisian kepada anak nuahnya untuk menjadi, katakanlah salah satu dari pimpinan KPK. Saya berpendapat kalau situasinya seperti itu, pada hakekatnya KPK sudah bubar," ujarnya.
Selain itu, Haris juga mengkhawatirkan proses seleksi terakhir, yakni uji kepatutan dan kelayakan calon pimpinan KPK di Komisi III DPR RI, menjadi ajang lanjutan untuk menjinakkan KPK dengan memilih calon pimpinan KPK sesuai subjektifitas masing-masing fraksi.
"Kalau Komisi III DPR, wakil-wakil kita di Senayan kita di sana juga punya keinginan untuk menjinakan KPK, mengingat teman-temannya banyak yang di OTT banyak yang ditangkap, ya sudahlah. Habis pula KPK kita," kata Haris.
Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi ), Lucius Karus, mengkrititisi sikap panitia seleksi (Pansel) calon pimpinan KPK yang terkesan menganggap biasa saja atas banyaknya perwira tinggi dari Polri, TNI, dan jaksa yang mendaftar sebagai calon pimpinan KPK.
Ia menegaskan bahwa pansel capim KPK perlu dikontrol secara ketat supaya tak terjebak pada paradigma orde baru, yakni terlalu mempercayakan penegakan hukum kepada aparat.
“Pansel KPK terkesan menganggap kehadiran polisi, TNI, dan jaksa dalam pendaftaran capim KPK sebagai hal biasa. Panselnya harus kita kawal dan kontrol secara ketat supaya tak terjebak dalam paradigma lama," ujar Lucius.
"Seolah-olah hanya orang dari lembaga seperti polri dan TNI saja yang mampu membuat KPK menjadi kuat, seolah-olah sipil tak berdaya,” sambugnya.
Lucius khawatir nantinya lembaga KPK terlalu berwarna ‘polisi’. Padahal, hadirnya KPK juga sebagai pengkoreksi lembaga seperti kinerja Polri.
“Bukannya tak percaya dengan polisi, tapi dengan sistem seleksi yang tak transparan dan tak terbuka memungkinkan adanya konspirasi meloloskan mereka. Kalau terlalu banyak polisi pegang kendali di KPK maka warna KPK akan seperti Polri,” pungkasnya.
Baca: Komisi Perlindungan Anak Indonesia Menerima Banyak Pengaduan Terkait PPDB, Ini Rinciannya
Sementara itu, Kapolri Jenderal Tito Karnavian, menegaskan perwira tinggi Polri yang direkomendasikan mengikuti seleksi calon pimpinan KPK bukan berarti mengincar kursi ketua KPK. Ia menegaskan Polri ingin menjadi mitra KPK untuk memberantas korupsi.