Baca tanpa iklan
"Itu persoalan, jangan menyalahkan di sananya. Kita harus mempersiapkan diri bagaimana kita membenahi supaya dampak dari banjir kiriman itu tidak berdampak ke masyarakat kita, begitu loh. Kan begitu maksudnya," kata Gembong saat dihubungi, Jumat (26/4/2019).
Ia menyarankan agar sebaiknya pemprov DKI Jakarta mencari solusi dan konsep penyelesaiannya termasuk melakukan kolaborasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
Apalagi, hingga saat ini konsep penanganan banjir yakni naturalisasi yang sering disebut oleh pemprov tak kunjung terealisasi.
"Antara program naturalisasi dengan program normalisasi itu loh. Ini kan pada tidak temu sehingga kenyataan terhadap kali-kali besar terhambar karena program itu kan," ucap dia.
Berdasarkan penilaiannya, hingga saat ini jajaran SKPD di bawah Anies masih bimbang dan belum sepenuhnya mengerti tentang kebijakan program naturalisasi.
Mau tak mau, kata dia, jika sudah terhimpit, pemprov terpaksa menerapkan program normalisasi.
"Kenapa Pak Anies membuat naturalisasi, karena Pak Anies anti dengan penggusuran. Itu persoalannya di situ, tetapi mau tidak mau karena kondisi kita sudah seperti ini perlu dinormalkan," ujar dia.
Baca: 8 Fakta Siswa SMP Manado Aldi Ponamon Tewas: Sempat Hilang hingga Orang Pintar Ungkap Hal Beda
Baca: Wagub Steven Kandouw Libas Rute Lari 5 Kilometer di Jakarta, Jadikan Olahraga Sebagai Gaya Hidup
Baca: Masa Bodoh Pemilih, PSU di TPS 34 Bambu Apus Jakarta Timur Sepi Peminat
Baca: Jesica, Anak yang Belum Genap Lima Tahun Meninggal Lantaran Diduga Keracunan Cokelat Ini
Baca: Rilis Album Fancy You, TWICE Tampilkan Karakter Wanita Dewasa
*Artikel ini dikompilasi dari Kompas.com dengan judul "Banjir Jakarta: Pemprov Andalkan Pembangunan Waduk, DPRD Tagih Naturalisasi" dan twitter, oleh Tribun Medan.