Baca tanpa iklan
Namun belakangan mereka mengatakan bahwa tenaga tersebut tidak akan masuk lagi besok.
Baru poin pertama dibahas, sudah terjadi sedikit adu mulut, bahkan sudah melebar hingga ke isu politik antara perwakilan tokoh masyarakat dan DPRD Sitaro, hingga beberapa kali.
Bahkan dari tokoh masyarakat mengakui bahwa ada muatan politik di dalamnya.
Adu mulut semakin berkembang, sehingga menuju ke kisruh sehingga pimpinan DPRD Sitaro memutuskan untuk skors hingga waktu yang tidak ditentukan.
Polisi dari Polsek Siau Timur berjaga, namun perlahan situasi mulai reda dan perlahan semua pulang.
BERITA POPULER:
Baca: Ini Tanggapan Ustadz Abdul Somad Soal Larangan Menyebut Non Muslim Sebagai Kafir
Baca: 25 Tahun Pernikahan Dipisahkan Maut, Intip Foto Mesra Ibu Mikha Tambayong & Suami Sebelum Meninggal
Baca: Beli Mobil Mobilio dan BR-V di Honda Martadinata, Diskon hingga Rp 40 Juta
Djon Janis menjelaskan, awalnya adalah rapat dengar pendapat.
"Untuk rapat dengar pendapat, memenuhi kriteria karena ini mengenai masyarakat, saya mengundang koordinator, karena beliau tokoh dan beliau pernah wakil bupati, jadi tahu prosedur seperti apa," jelasnya.
"Masyarakat mengadu ke DPRD dan kami sampaikan ke pemerintah. Namun saat terakhir ada yang mengatasnamakan tokoh masyarakat, ada yang seakan menghakimi DPRD, dan keluar dari substansi pembicaraan, mengatur tugas fungsi DPRD terlalu jauh masuk. Bahkan ada yang mengancam akan menduduki dewan, sehingga ada anggota dewan tersinggung. Karena sudah tidak kondusif, sebagai pimpinan dewan saya skors sampai waktu yang tidak ditentukan," jelas dia.
Ia mengatakan prinsipnya rapat hanya satu jam, namun sebenarnya disepakati sampai waktu tidak ditentukan atau sampai selesai.
"Supaya masalah bisa diselesaikan sampai tuntas. Sebenarnya mereka harus bersama dengan DPRD menyampaikan ke pemerintah, bukan mengkritisi soal tugas fungsi dewan seperti itu, itu sudah di luar konteks," jelasnya.
Ia mengatakan, fungsi DPRD salah satunya adalah mengawasi kebijakan pemerintah.
"Kalau ada masyarakat mengadu, biarkan kami mempertanyakan itu kepada pemerintah daerah, kami punya hak itu, menampung, menghimpun, dan menjadi, dan kami sudah lakukan itu dengan hearing ini," jelas Janis. (*)