Sulawesi Utara
Menuju Sulut Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan

Beras Mahal

Akhirnya Terungkap Penyebab Harga Beras Tak Kunjung Turun, Pemerintah Harus Ambil Langkah Cepat

Alih-alih mereda, harga kebutuhan pokok ini justru merangkak naik meski pemerintah sudah melakukan intervensi di pasar.

Illustrasi AI
BERAS MAHAL - Illutrasi Meta AI. Menurut Pengamat Pertanian Khudori, ada tiga faktor utama yang membuat harga beras sulit turun: keterbatasan pasokan gabah di tingkat petani, tingginya biaya distribusi, serta ketergantungan pada stok Bulog yang belum sepenuhnya mampu mengimbangi kebutuhan pasar. Akhirnya Terungkap Penyebab Harga Beras Tak Kunjung Turun, Pemerintah Harus Ambil Langkah Cepat 

Akibatnya, harga gabah semakin melambung.

Padahal, secara teori, Bulog semestinya hanya turun tangan bila harga jatuh di bawah Harga Pembelian Pemerintah (HPP) sebesar Rp 6.500 per kg.

Ketiga, produksi beras nasional memang tengah turun mengikuti pola musiman.

Data Kerangka Sampel Area BPS menunjukkan surplus beras pada Juli, Agustus, dan September masing-masing hanya 0,22 juta ton, 0,48 juta ton, dan 0,56 juta ton.

Angka tersebut jauh lebih kecil dibandingkan Maret dan April yang mencapai 2,64 juta ton. Dengan suplai yang menipis, persaingan membeli gabah kian sengit.

“Surplus produksi menurun. Ini terkait pola produksi padi yang musiman. Seperti pola puluhan tahun lalu, produksi di musim gadu (Juni-September) mulai menurun. Produksi lebih rendah dari musim panen raya (Februari-Mei),” paparnya.

“Ujung dari tiga kondisi di atas, harga gabah di pasar akan tetap tinggi. Ketika harga gabah tinggi, harga beras juga akan tetap tinggi. Tiga penyebab ini saling terkait dan saling memperkuat,” beber Khudori.

Pemerintah Harus Ambil Langkah

Untuk meredakan lonjakan harga, pemerintah perlu mengambil langkah berani.

Pertama, relaksasi penyaluran SPHP agar beras mengalir deras ke pasar, dengan pengawasan ketat untuk mencegah penyelewengan.

Kedua, menghentikan penyerapan Bulog melalui skema maklun dan mengalihkan fokus ke penyaluran stok yang kini menumpuk hingga 4 juta ton di gudang Bulog.

Ketiga, menarik Satgas Pangan dari peran sebagai “polisi ekonomi” karena justru menimbulkan ketidakpastian usaha dan memicu sinyal palsu di pasar.

Selain itu, pemerintah juga didesak menyesuaikan kembali HET beras.

Menurutnya, akar dari kisruh perberasan adalah ketidakcocokan antara HPP gabah yang sudah naik dengan HET beras yang tetap ditekan.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com

-

Ikuti Saluran WhatsApp Tribun Manado dan Google News Tribun Manado untuk pembaharuan lebih lanjut tentang berita populer lainnya.

Baca berita lainnya di: Google News

WhatsApp Tribun Manado: Klik di Sini

 

Sumber: Kompas.com
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved