Anggaran Pendidikan 2026 Naik Rp 33,5 triliun, Berikut Rincinya

TRIBUNMANADO.CO.ID - Pendidikan menjadi satu di antara komponen penentu masa depan bangsa.

Sehingga wajar jika negara memberikan prioritas terhadap pendidikan.

di Indonesia, pemerintah sudah mengalokasikan puluhan triliun anggaran untuk para pengajar.

Baca juga: Kisah Perjuangan Dira Ivana Solang, Banting Setir dari Guru Honorer ke Dunia Perbankan di Sangihe

bahkan tahun depan, anggaran tersebut akan bertambah banyak lagi.

Namun penyalurannya dianggap belum terlalu maksimal, khususnya untuk guru non PNS.

Guru Honorer adalah tenaga pendidik yang belum diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada instansi pendidikan formal, mulai dari jenjang pendidikan dasar hingga pendidikan menengah.

Kebanyakan dari mereka mendapatkan gaji dan tunjangan seadanya saja.

Banyak yang berhadap agar pemmerintah memperhatikan guru non ASN.

Lantaran tugas dann tanggung jawab mereka sama, mencerdaskan anak bangsa.

Pemerintah akan mengalokasikan anggaran sebesar Rp 178,7 triliun untuk gaji, kesejahteraan, penguatan kompetensi hingga tunjangan guru dan dosen Aparatur Sipil Negara (ASN) dan non-ASN tahun 2026.

Hal itu disampaikan Presiden Prabowo dalam pidato Nota Keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 dalam Sidang Pembukaan Masa Sidang DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (15/8/2025).

"Untuk gaji guru, penguatan kompetensi, dan kesejahteraan guru serta dosen dialokasikan sebesar Rp 178,7 triliun. Tunjangan profesi guru non PNS dan tunjangan profesi guru ASN daerah disiapkan secara memadai,” kata Prabowo.

Alokasi anggaran untuk guru tersebut masuk dalam anggaran pendidikan tahun 2026 sebesar Rp 757,8 triliun, yang merupakan 20 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026.

Selain untuk gaji hingga tunjangan guru, alokasi anggaran pendidikan juga termasuk untuk penyediaan beasiswa bagi siswa melalui Program Indonesia Pintar (PIP) dan program Kartu Indonesia Pintar (KIP) kuliah.

"Pemerintah menyiapkan beasiswa bagi siswa dan mahasiswa dengan Program Indonesia Pintar untuk 21,1 juta siswa, KIP kuliah untuk 1,2 juta mahasiswa, dan peningkatan kualitas fasilitas sekolah kampus dialokasikan sebesar Rp 150,1 triliun,” ujar Prabowo.

Kepala Negara juga menyebut, anggaran pendidikan itu termasuk penyediaan beasiswa Lembaga Pengelolaan Dana Pendidikan (LPDP) yang ditargetkan penerimanya bertambah sebanyak 4.000 orang pada 2026.

“LPDP ditargetkan dapat memberi beasiswa sebanyak 4.000 mahasiswa. Semua untuk mewujudkan generasi cerdas inovatif produktif yang siap bersaing di panggung global. Kita harus mengejar ketertinggalan kita di bidang sains, teknologi engineering, dan matematika,” kata Prabowo.

Anggaran Pendidikan Tahun 2025, Rp 724,3 Triliun

Anggaran pendidikan tahun 2026 tersebut naik sekitar Rp 33,5 triliun dibandingkan anggaran tahun 2025 yang sebesar Rp 724,3 triliun.

Diberitakan Kompas.com sebelumnya, total anggaran pendidikan sebesar Rp 724,3 triliun terdiri dari tiga komponen:

Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp 297,2 triliun yang digunakan untuk: Program Indonesia Pintar (PIP) kepada 20,4 juta siswa;

Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah untuk 1,1 juta mahasiswa; Tunjangan profesi guru (TPG) non-PNS bagi 477.700 guru

Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp 347,1 triliun, mencakup: Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk 43,4 juta siswa;

TPG untuk 1,5 juta guru PNSD dan PPPK; Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik untuk revitalisasi 14.690 sarana pendidikan dan 21 unit perpustakaan daerah.

Pembiayaan sebesar Rp 80 triliun, disalurkan melalui: Beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan/LPDP (kumulatif) untuk 49.971 orang Beasiswa gelar dan non-gelar kerja sama dengan kementerian/lembaga terkait Pendanaan riset pendidikan.
 
Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan, alokasi anggaran pendidikan tahun 2026 akan naik sekitar Rp 36,7 triliun dari tahun sebelumnya.

Kenaikan alokasi anggaran pendidikan tahun 2026 sudah dinyatakan oleh Sri Mulyani Indrawati dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-18 tentang Penyampaian Pemerintah terhadap Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal RAPBN Tahun Anggaran 2026 di Kompleks Parlemen, Jakarta pada 20 Mei 2025.

"Tahun 2026, anggaran pendidikan diperkirakan akan mencapai Rp 727 triliun hingga Rp 761 triliun," ujar Sri Mulyani seperti dilansir dari Antaranews.

Apa itu APBN?

APBN adalah singkatan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Secara sederhana, APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintah yang berisi rincian penerimaan dan pengeluaran negara selama satu tahun anggaran.

APBN ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan digunakan untuk membiayai berbagai kegiatan dan program pemerintah, mulai dari pembangunan infrastruktur hingga pelayanan publik, serta untuk menstabilkan perekonomian negara. 

APBN berbeda dengan APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah).

APBN adalah anggaran negara yang dikelola oleh pemerintah pusat, sedangkan APBD adalah anggaran daerah yang dikelola oleh pemerintah daerah. 

Artikel ini telah tayang di Kompas.com

Ikuti Saluran WhatsApp Tribun Manado, Threads Tribun Manado dan Google News Tribun Manado untuk pembaharuan lebih lanjut tentang berita populer lainnya.