Pidato Prabowo Tuai Aplaus, Anggota DPRD Manado Ferdinand Dumais: Serakahnomics Penghancur Peradaban

TRIBUNMANADO.CO.ID - Pidato Presiden Republik Indonesia (RI) Prabowo Subianto dalam pidato kenegaraan di Dewan Perwaklan Rakyat (DPR) RI, Jumat (15/7/2025) begitu tegas, lugas dan spektakuler.

Kantor DPR RI berada di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat.

Aplaus beberapa kali terdengar di ruang kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kota Manado di jalan SH Sarundajang, Ring Road GPI, Kelurahan Buha, Kecamatan Mapanget, kota Manado, provinsi Sulawesi Utara (Sulut) yang menggelar rapat paripurna untuk mendengar pidato itu.

Para peserta yang terdiri dari legislatif dan eksekutif bersama undangan lainnya bangga dan senang mendengar pidato seorang Presiden berdarah kawanua.

Anggota DPRD Manado Ferdinand Djeki Dumais sepakat dengan pidato Prabowo mengenai serakahnomics penghancur Indonesia.

"Saya sepakat degan pak Presiden RI Prabowo Subianto dan Ketua DPR RI Puan Maharani bahwa Serakahnomics sedang menghancurkan Peradaban dan sendi - sendi perekonomian Indonesia," katanya kepada Tribunmanado di sela sela pelaksanaan rapat paripurna.

Menurut ketua Fraksi Gerindra DPRD Manado ini, keserakahan punya aspek merusak.

Bukan hanya ekonomi masyarakat bawah.

"Tapi juga merusak alam yang menjadi rumah besar bersama seluruh masyarakat Indonesia dan makin menjauhkan dari pemenuhan Sila ke -5 Keadilan Sosial bagi sepuruh Rakyat Indonesia," katanya.

Ungkap dia, Indonesia Emas adalah tujuan strategis dan mulia masyarakat Indonesia.

Hal itu akan menjadi platform ekosistem baru Indonesia sebagai negara maju dan makmur yang mengasumsikan penguatan ekonomi sesuai target pemerintah dan pemberantasan korupsi 
dan penegakan hukum di Indonesia.

Mengacu dari situ, Dumais menyebut, perlu ada loncatan besar di kota Manado.

"Kota Manado juga harus segera melakukan gebrakan baru dan langkah Quantum ke depan," katanya.

Dalam pidatonya, Presiden Prabowo Subianto menekankan beberapa hal krusial yang menjadi prioritas dalam kebijakan pemerintahan di tahun 2025. 

Salah satunya adalah pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah untuk mewujudkan pembangunan yang merata dan berkelanjutan.