Tanggapan Bupati Minut Joune Ganda Terhadap Pandangan Umum Fraksi Tonsea DPRD, Soal Tapal Batas

TRIBUNMANADO.CO.ID, AIRMADIDI - Inilah respons dari Bupati Kabupaten Minahasa Utara (Minut), Joune Ganda terhadap pandangan fraksi Tonsea tentang tapal batas.

Fraksi Tonsea adalah satu di antara lima fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Minut, Sulawsi Utara.

Terdiri dari gabungan partai yakni Partai Perindo dengan 2 anggota DPRD Minut dan PKB juga dua anggota DPRD.

Baca juga: Bupati Minut Joune Ganda Senang dan Bangga, Produk IKM dari Minut Dilirik Buyer Cina

Fraksi lainnya ada PDIP 10 Kursi, Faksi Demokrat 4 Kursi, Fraksi Gerindra 4 Kursi tambah 1 Personil Nasdem dan 1 Personil PSI dan Fraksi Golkar 5 Kursi tambah 1 Personil PBB.

Menurut Bupati Minut Joune Ganda, terkait tapal batas dengan daerah di sekitar Minut sudah dilakukan satu di antaranya dengan Kota Bitung.

Bupati Joune menjelaskan, lebih lanjut terkait dengan pihaknya harus mencocokkan karena ada perbedaan ploating yang  dilakukan Kementrian Dalam Negeri dan yang ada di Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara.

"Maka, harus disinkronkan dan sesuaikan terkait perbedaan ploating di peta," kata Bupati Minut Joune Ganda usai rapat Paripurna DPRD Minut, Senin (11/8/2025) malam.

Rapat paripurna DPRD Minut dalam rangka penandatanganan Nota Kesepakatan perubahan kebijakan umum anggaran (KUA) dan perubahan prioritas platfon anggaran sementara (PPAS) tahun anggaran 2025.

Dan Pembicaraan tingkat II atas rancangan peraturan daerah (ranperda) Kabupaten Minut tentang RPJMD tahun 2025-2029 serta perubahan ketiga keputusan DPRD Kabupaten Minut nomor 7 tahun 2025 tentang penetapan kegiatan masa persidangan ketiga tahun sidang pertama tahun 2025, di ruang sidang DPRD Kabupaten Minut, Senin (11/8/2025).

Lanjut Bupati Joune, perihal tapal batas Pemkab Minut telah melakukan sejumlah langkah dan upaya.

Tapal batas adalah garis pembatas atau pemisah antara dua wilayah, baik itu desa, kecamatan, kabupaten, provinsi, atau bahkan negara.

Garis ini berfungsi untuk menandai batas kewenangan dan administrasi masing-masing wilayah. 

Di antaranya, studi banding ke Kabupaten Bolsel karena mereka sudah menyelesaikan tentang tapal batas di Desa.

Ia memandang terkait tapal batas sesederhana yang dipandang orang, karena di tiap daerah itu berbeda.

Sehingga pihak secara perlahan menyelesaikan, sehingga tak ada atau jangan terjadi konflik.

Joune yang juga Sekretaris Jendral (Sekjen) Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi), juga melakukan koordinasi dan komunikasi dengan daerah anggota Apkasi.

Terkait dengan Tapal Batas ini, di disampaikan anggota fraksi Tonsea Decky Kantale dari Partai Perindo.

"Penegasan tapal batas di Desa/ Kelurahan, antara Kecamatan serta tapal batas wilayah Kabupaten Minahasa Utara dan Bitung. Mengingat proses Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), saat ini sedang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (Sulut)," kata Decky Kantale saat membacakan pandangan fraksi Tonsea di rapat Paripurna DPRD Minut Senin malam kemarin.

Sejumlah desa di Kabupaten Minut, berbatasan langsung dengan kabupaten kota tetangga. 

Mulai dari batas antara Kota Bitung dan Kabupaten Minut, di Kelurahan Sagerat Kecamatan Matuari dan Desa Watudambo Kecamatan Kauditan Kelurahan Tanjung Merah Kecamatan Matuari dan Pimpin Kema Kecamatan Kema.

Kemudian Kelurahan Tendeki Kecamatan Matuari dan Desa Tontalete Rok-Rok Kecamatan Kema. 

Lalu Desa Makalisung Kecamatan Kema dan Desa Makalisung Kecamatan Kombi.

Desa Tanggari Kecamatan Airmadidi dan Desa Tonsea Lama Kecamatan Tondano Utara dan lainnya. (CRZ)

Ikuti Saluran WhatsApp Tribun Manado, Threads Tribun Manado dan Google News Tribun Manado untuk pembaharuan lebih lanjut tentang berita populer lainnya.