Megawati Kembali Dikukuhkan jadi Ketua Umum PDIP Periode 2025-2030

Kongres kali ini juga banyak dinantikan publik, bukan soal siapa yang menjadi Ketua Umum PDIP ke depan, melainkan sikap politik Megawati terhadap pemerintahan Prabowo Subianto. 

Kongres berlangsung sangat tertutup dan dijaga ketat oleh Satgas PDIP, pecalang, serta petugas keamanan. Hanya Ketua, Sekretaris, dan Bendahara DPC yang diizinkan masuk ke ruang kongres dengan ID khusus.

Hal menarik yang menjadi sorotan, Kongres PDIP hari ini berlangsung--hanya berselang semalam- dengan pengumuman pemerintah yang memberikan amnesti kepada Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Hasto Kristiyanto.

Amnesti adalah pengampunan atau penghapusan hukuman seseorang atau sekelompok orang yang melakukan tindak pidana.

Hal itu diatur dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, yang menyebut bahwa amnesti merupakan hak prerogatif presiden atau hak istimewa yang dimiliki kepala negara.

Kasus Hasto Kristiyanto sendiri berkaitan dengan dugaan suap dan perintangan penyidikan dalam perkara pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR RI atas nama Harun Masiku.

Hasto kemudian dijatuhi hukuman 3,5 tahun penjara oleh Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat pada 25 Juli 2025, sebelum akhirnya mendapat amnesti.

Pemberian amnesti itu kemudian membuat publik mengaitkannya dengan keputusan Megawati mendukung pemerintahan Prabowo.

Hingga berita ini diturunkan, Megawati belum memberikan pidatonya setelah dikukuhkan menjadi Ketua Umum PDIP 2025-2030.

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com 

Ikuti Saluran WhatsApp Tribun Manado, Threads Tribun Manado dan Google News Tribun Manado untuk pembaharuan lebih lanjut tentang berita populer lainnya.