DPRD Sulut
DPRD Sulawesi Utara Mulai Bahas Perubahan APBD 2025, YSK Sentil Efisiensi Anggaran
DPRD Sulut menggelar Rapat Paripurna Penyampaian Rancangan Perda KUA PPAS Perubahan APBD 2025, Selasa (22/7/2025).
Penulis: Fernando_Lumowa | Editor: Chintya Rantung
TRIBUNMANADO.CO.ID - DPRD Provinsi Sulawesi Utara mulai membahas Perubahan APBD 2025.
Lembaga legislatif ini menggelar Rapat Paripurna Penyampaian Rancangan Perda KUA PPAS Perubahan APBD 2025, Selasa (22/7/2025).
Paripurna ini dipimpin Ketua DPRD, dr Fransiscus Andi Silangen. Ia didampingi para wakil ketua, yakni Michaela Elsiana Paruntu; Royke Anter dan Stella Runtuwene.
Sementara, Gubernur Sulawesi Utara, Yulius Selvanus dan Wagub Johannes Victor Mailangkay didampingi jajaran Kepala OPD turut.
Dalam sambutannya, Gubernur Sulawesi Utara, Yulius Selvanus menjelaskan skema anggaran pemerintah mengalami penyesuaian.
"Efisiensi anggaran masih jadi prioritas. Sesuai dengan Instruksi Presiden tentang efisiensi belanja negara," kata Yulius.
Dijelaskan, skema awal anggaran daerah dalam APBD 2025 awalnya Rp 3,420 triliun disesuaikan menjadi Rp 3,350 triliun.
"Efisiensi dan realokasi anggaran penting untuk menjaga stabilitas fiskal daerah dengan tetap memperhatikan prinsip efektivitas dan kemampuan keuangan daerah,” katanya.
Sementara itu, Ketua DPRD Sulawesi Utara, Fransiscus Silangen menyatakan, pembahasan Perubahan APBD akan dibahas bersama Banggar dan TAPD Pemprov.
"Kita berharap lancar sehingga bisa kita perdakan," jelas Silangen.(ndo)
Rincian Uang Tunjangan Rumah dan Transportasi DPRD Sulut per Bulan, Pimpinan hingga Anggota |
![]() |
---|
Tunjangan DPRD Sulut Capai Puluhan Juta per Bulan, Ini Penjelasan Kaban Keuangan Pemprov Sulut |
![]() |
---|
Ini Harapan Wakil Ketua DPRD Sulut Royke Anter untuk HUT ke-61 Sulut |
![]() |
---|
DPRD Sulawesi Utara Gelar Paripurna HUT ke-61 Provinsi Sulut, Andi Silangen: Kerja Bagi Pembangunan |
![]() |
---|
Soal Kenaikan Tunjangan Anggota DPRD, Ini Kata Akademisi Unsrat Manado Josef Kairupan |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.