Pemkot Bitung Tegaskan Komitmen Bangun Sulut, Wali Kota Hengky: Sinergi adalah Kunci

TRIBUNMANADO.CO.ID - Pemerintah Kota Bitung menunjukkan komitmen kuat untuk terus berperan aktif dalam pembangunan Provinsi Sulawesi Utara. 

Hal ini ditegaskan langsung oleh Wali Kota Bitung, Hengky Honandar, saat menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Provinsi Sulut.

Kegiatan ini digelar di The Sentra Hotel, Minut, Sulawesi Utara, Senin (30/6/2025).

Dalam forum strategis tersebut, Hengky menyampaikan bahwa Musrenbang merupakan momen penting untuk menyatukan langkah, menyelaraskan program, serta memperkuat sinergi antarwilayah dan antarlembaga demi kemajuan bersama.

Baginya, Musrenbang ini menjadi wadah penting untuk menyatukan langkah, menyelaraskan program, dan memperkuat sinergi. 

Ditambahkannya, Kota Bitung siap berkontribusi aktif dalam mewujudkan Sulawesi Utara yang Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan, lewat semangat ‘Harmonisasi Menuju Bitung Maju.

Lebih lanjut, Hengky menekankan bahwa konsep Harmonisasi Menuju Bitung Maju tak hanya relevan secara lokal, tetapi juga selaras dengan semangat kolektif pembangunan di seluruh Sulawesi Utara. 

"Harmonisasi adalah pendekatan terpadu yang menggabungkan pembangunan fisik, sosial, dan lingkungan, serta menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor," ujar Hengky Honandar.

Menurutnya, tantangan pembangunan saat ini tidak bisa dihadapi sendiri oleh pemerintah daerah. 

Ia mengatakan, dibutuhkan kerja sama erat dengan pemerintah provinsi, pemerintah pusat, serta partisipasi aktif masyarakat.

“Sinergi adalah kunci. Pemerintah kota tidak bisa berjalan sendiri. 

Kami butuh dukungan dari semua pihak agar setiap rencana dan program dapat berjalan searah dan saling melengkapi,” tegas Hengky.

Dalam kesempatan itu, Hengky juga memaparkan sejumlah program prioritas Kota Bitung yang saat ini tengah dijalankan, antara lain penguatan sektor kelautan dan perikanan, pengembangan infrastruktur logistik, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta transformasi digital dalam tata kelola pemerintahan. (fis)