Sulawesi Utara
Menuju Sulut Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan

BPJS Hewan

Apa Itu BPJS Hewan? Subsidi Untuk Perawatan Peliharaan, Begini Skemanya

Skema Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) hewan tidak akan ditarik iuran

Editor: Alpen Martinus
Freepik.com
BPJS: Ilustrasi hewan peliharaan. Pemerintah DKI Jakarta berencana akan mengeluarkan BPJS hewan 

Usulan itu disampaikan Kenneth saat ia melakukan inspeksi mendadak ke Pusat Kesehatan Hewan (Puskeswan) Ragunan, Jakarta Selatan, pada Rabu (4/6/2025), dan menyoroti sejumlah peningkatan layanan serta inovasi yang dinilai signifikan.

"Saya sudah pernah ke sini sebelumnya, dan kali ini saya melihat banyak sekali perubahan yang sangat signifikan," ujar Kenneth kepada wartawan.

Dia mengatakan, sekarang ini pakan untuk hewan telah sesuai standar, tidak lagi nasi seperti sebelumnya. 

"Sekarang mereka sudah diberikan cat food dan wet food sehingga terlihat lebih sehat, gemuk dan terawat baik," tambahnya.

Selain mengapresiasi perubahan pelayanan, Kenneth juga mendukung penuh rencana pengembangan program BPJS Hewan oleh Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian (KPKP) DKI Jakarta.

Menurutnya, banyak warga dari kalangan tidak mampu yang turut menyelamatkan hewan liar seperti kucing dan anjing, dan mereka perlu mendapat dukungan dalam hal pembiayaan medis. 

Maka dari itu, menurut dia, sudah seharusnya mereka mendapatkan dukungan lewat BPJS hewan itu.

"Dengan program BPJS Hewan, harapannya agar mereka bisa lebih ringan dalam membiayai perawatannya," tegasnya.

"Mereka ini adalah garda terdepan dalam penyelamatan hewan domestik. Maka sudah seharusnya mendapat dukungan," kata Kenneth.

Menurutnya, program BPJS hewan ini akan terintegrasi dengan sistem identifikasi hewan menggunakan microchip. 

Hewan yang akan menerima layanan BPJS harus lebih dulu dipasangi chip untuk memastikan data lengkap seperti jenis hewan, status vaksinasi, dan kepemilikan. 

"Kepemilikan hewan juga bisa di-upgrade ke sistem microchip, tidak konvensional seperti buku dan sertifikat," ujar Kenneth, yang juga menjabat Ketua IKAL PPRA LXII Lemhannas RI.

Studi kelayakan rencananya akan dimulai pada 2025 dan ditargetkan dapat diimplementasikan pada 2026 mendatang.

Kenneth pun berharap Puskeswan Ragunan bisa menjadi model nasional dalam pelayanan kesehatan hewan.

"Saya ingin Puskeswan ini menjadi contoh nasional dan internasional. Ini tantangan bagi Pak Hasudungan untuk mewujudkan rumah sakit hewan berstandar internasional," ujarnya.

Sebagian artikel ini telah tayang di Wartakotalive.com dengan judul Wacana BPJS Hewan Tidak Ada Iuran, Diberi Subsidi Saat Berobat ke Dokter Hewan

(Tribunnews.com/Rifqah/Reza) (Wartakotalive.com/Ramadhan)

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com 

Sumber: Tribun Manado
Halaman 2 dari 2
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved