Polda Sulut Usut Dugaan Pencatutan Nama Kapolda Sebagai Iming-Iming Lolos Seleksi Bintara Polri

TRIBUNMANADO.CO.ID, MANADO - Baru-baru ini seorang warga datang melaporkan praktik penipuan berkedok menjanjikan kelulusan seleksi anggota Polri oleh oknum yang mengatasnamakan pejabat Polda Sulawesi Utara, termasuk dugaan pencatutan nama Kapolda Sulut Irjen Pol Roycke Langie.

Kabid Humas Polda Sulut AKBP Alamsyah P. Hasibuan mengatakan, modus penipuan itu merupakan hal yang tidak bisa dibenarkan dan akan diusut tuntas oleh kepolisian.

"Jangan mudah terbujuk rayu dengan oknum siapapun yang menjanjikan kelulusan calon siswa menjadi anggota Polri. Silahkan ikuti prosedur penerimaan yang benar, belajar dan berlatih yang giat agar bisa menjadi angggota Polri," ujarnya, Sabtu (14/6/2025).

Modus tersebut ia ibaratkan seperti menembak di atas kuda.

"Jika si anak lolos, maka itu seolah-olah dibantu oleh si oknum, padahal itu adalah murni kerja keras dan kemampuan si anak. Tetapi jika tidak lolos maka oknum akan mengembalikan uang, mengembalikan sebagian atau bahkan tidak mengembalikan lagi uang tersebut," katanya.

Oleh karena itu ia meminta agar para calon siswa maupun orang tua berhati-hati dengan modus seperti itu.

"Silakan laporkan langsung ke Polda Sulut atau kantor kepolisian terdekat apabila mengetahui atau mengalami hal tersebut," pesan Hasibuan.

Sementara itu Karo SDM Polda Sulut Kombes Pol Slamet Waloya merasa prihatin dengan praktik penipuan dan perbuatan tidak bertanggung jawab yang mencederai integritas proses rekrutmen anggota Polri.

"Proses rekrutmen anggota Polri dilaksanakan secara  bersih, transparan, akuntabel dan humanis (BETAH), serta bebas dari segala bentuk pungutan liar, sponsor, maupun intervensi pihak manapun," ungkapnya.

Pelaksanaan seleksi juga dilaksanakan secara one day service, yaitu nilai atau hasil tes disampaikan pada saat itu juga.

Peserta bahkan diberikan kesempatan untuk memeriksa nilai masing-masing sesuai pencapaiannya.

"Kami juga menegaskan bahwa tidak ada kerja sama khusus antara Polda Sulut dengan lembaga bimbel manapun, dan kami mengimbau kepada masyarakat untuk tidak mudah percaya terhadap janji-janji yang menjurus pada kecurangan," tegas Slamet.

Polda Sulut akan mengusut tuntas kasus ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

"Apabila terbukti ada pihak yang melakukan penipuan, apalagi mencatut nama pejabat Polda Sulut, maka yang bersangkutan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai hukum yang berlaku," ucapnya.

Polda Sulut memiliki mekanisme pengawasan internal dan eksternal serta pengaduan masyarakat yang dapat diakses secara terbuka.