Tambang Nikel di Raja Ampat Jadi Sorotan, Begini Respon Pemerintah

TRIBUNMANADO.CO.ID - Polemik penambangan nikel yang saat ini terjadi di Raja Ampat tengah menjadi sorotan publik.

Dimana Raja Ampat yang memiliki ekosistem pesisir dan laut yang kaya menawarkan banyak jasa lingkungan yang menyediakan beragam manfaat biologis dan sosial-ekonomi yang penting.

Bahkan pariwisata dan perikanan menjadi pendapatan utama sekaligus sumber makanan bagi masyarakat lokal. 

Namun, kini Raja Ampat terancam oleh kegiatan penambangan nikel.

Juru Kampanye Hutan Greenpeace Indonesia, Iqbal Damanik, menjelaskan bahwa pihaknya menemukan aktivitas pertambangan nikel di beberapa pulau di Raja Ampat, di antaranya Pulau Gag, Pulau Kawe, dan Pulau Manuran.

Hal tersebut mendapat perhatian para pejabat pemerintahan.

Tanggapan Gerindra

Ketua Fraksi Partai Gerindra DPR Budisatrio Djiwandono mendukung langkah pemerintah mengevaluasi menyeluruh terhadap aktivitas penambangan nikel di Raja Ampat, Papua Barat Daya. 

Hal ini menyusul kekhawatiran publik terhadap potensi dampak kerusakan lingkungan di lima pulau kecil (Pulau Gag, Kawe, Manuran, Batang Pele, dan Manyaifun) yang menjadi lokasi tambang nikel.

“Tentu kami di Fraksi Gerindra DPR RI akan mengkaji isu ini secara lebih seksama, dan mendorong evaluasi menyeluruh mulai dari aspek perizinan, dampak lingkungan, keberlangsungan hidup masyarakat lokal, hingga kepatuhan terhadap prinsip keberlanjutan, serta undang-undang yang berlaku," kata Budisatrio dalam siaran persnya kepada Tribunnews.com, Kamis (5/6/2025).

Budisatrio menjelaskan, meskipun hilirisasi nikel merupakan salah satu industri strategis nasional, pelaksanaannya tetap harus memperhatikan aspek ekologi dan sosial, terutama di wilayah konservasi seperti Raja Ampat. 

Menurutnya, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 (UU PWP3K) memang membuka ruang pengecualian untuk kegiatan pertambangan di pulau kecil, namun harus memenuhi syarat ketat, termasuk pengelolaan lingkungan, kelestarian tata air, dan teknologi ramah lingkungan. 

“Pengecualian itu memang diatur, tapi harus dibuktikan bahwa seluruh persyaratannya benar-benar dijalankan di lapangan."

"Saat ini kami menunggu hasil verifikasi dari Kementerian ESDM dan Kementerian Lingkungan Hidup yang tengah melakukan evaluasi teknis di area pertambangan di lima pulau tersebut,” ujar Budisatrio.

Budisatrio menegaskan bahwa Raja Ampat memiliki nilai ekologis dan ekonomi strategis yang tidak tergantikan. 

Dia menggarisbawahi bahwa kawasan ini merupakan salah satu pusat keanekaragaman hayati laut terkaya di dunia, rumah bagi lebih dari 1.500 spesies ikan dan 500 spesies karang, serta menjadi bagian dari Coral Triangle yang diakui secara global. 

Selain menjadi pusat biodiversitas, menurut Budisatrio, Raja Ampat juga memiliki potensi luar biasa di sektor ekowisata berbasis masyarakat, penelitian kelautan, dan konservasi lingkungan yang berkelanjutan.

“Kami memahami pentingnya hilirisasi nikel sebagai bagian dari agenda pertumbuhan ekonomi nasional. Namun Raja Ampat juga tidak bisa dilihat semata-mata dari kacamata industri ekstraktif."

"Ada nilai ekologis, sosial, budaya, dan ekonomi jangka panjang yang jauh lebih besar jika kawasan ini dikelola secara bijak. Nilai-nilai ini juga harus kita perjuangkan," ucapnya.

Fraksi Partai Gerindra, lanjut Budisatrio, berkomitmen penuh untuk menjaga kelestarian Raja Ampat sebagai bagian dari tanggung jawab merawat warisan hayati bangsa. 

Dia menegaskan bahwa kebijakan industri di kawasan dengan nilai ekologis tinggi seperti ini harus melalui proses evaluasi yang ketat oleh pemerintah pusat dan daerah, dengan pengawasan dari DPR, serta pelibatan aktif masyarakat setempat.

“Komitmen Fraksi Partai Gerindra sangat jelas: pembangunan harus berjalan, tapi prinsip keberlanjutan juga tetap ditegakkan. Kami menghimbau semua pihak, baik pemerintah, pelaku usaha, hingga masyarakat sipil, untuk bahu membahu menjaga Raja Ampat sebagai aset ekologis dan kebanggaan bangsa,” ungkap Budisatrio.

Pemerintah turun tangan

Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana mengingatkan setiap aktivitas industri ekstraktif di Indonesia harus mengedepankan prinsip-prinsip pariwisata berkelanjutan.

Dengan begitu, industri ekstraktif bisa berjalan selaras dengan pembangunan pariwisata, ekologi, dan kehidupan sosial budaya masyarakat.

Hal itu disampaikan oleh Widiyanti dalam pertemuan dengan Gubernur Papua Barat Daya, Elisa Kambu, di Gedung Sapta Pesona, Jakarta, Rabu (4/6/2025) sekaligus menyikapi ekspansi tambang nikel di wilayah Raja Ampat, yang lokasinya relatif berdekatan dengan Kawasan Wisata UNESCO Global Geopark (UGGp) Raja Ampat.

Widiyanti mengatakan, Kementerian Pariwisata mencermati dengan serius soal tambang nikel di wilayah Raja Ampat.

Kegiatan penambangan nikel dinilai menimbulkan kekhawatiran masyarakat dan pemerhati lingkungan.

Raja Ampat sendiri adalah salah satu destinasi pariwisata prioritas Indonesia yang memegang sejumlah status selain UGGp termasuk Kawasan Konservasi Perairan Nasional dan Pusat Terumbu Karang Dunia.

“Setiap kegiatan pembangunan di kawasan ini (Raja Ampat) harus berpijak pada prinsip kehati-hatian, menghormati ekosistem, serta keseimbangan antara pembangunan dan pelestarian,” kata Widiyanti dalam siaran pers, Rabu (4/5/2025) malam.

Widiyanti mengatakan, Kementerian Pariwisata berkomitmen menjadikan Raja Ampat sebagai simbol pariwisata berkualitas yang berbasis konservasi, edukasi, masyarakat, kualitas, dan keberlanjutan.

Untuk itu, Widiyanti mendukung adanya evaluasi menyeluruh terhadap izin-izin pertambangan di wilayah sensitif, terutama yang bersinggungan dengan destinasi wisata konservasi.

Kementerian Pariwisata juga mendukung pendekatan whole of government dalam penyelarasan kebijakan antara sektor pariwisata, lingkungan hidup, energi, dan mineral.

Selain itu, Widiyanti menilai perlunya forum dialog bersama kementerian terkait agar keputusan yang diambil benar-benar mempertimbangkan arah pembangunan pariwisata berkelanjutan.

Widiyanti mengatakan, Kementerian Pariwisata siap menyuplai data dan masukan berbasis perencanaan pariwisata dan pengalaman empiris, termasuk peran masyarakat lokal sebagai pelindung kawasan.

“Kami percaya bahwa kekuatan masa depan Raja Ampat ada pada kelestarian laut, budaya, dan masyarakatnya, maka inilah yang harus dijaga dengan sebaik-baiknya,” ujar Widiyanti.

Gubernur Papua Barat Daya, Elisa Kambu dalam pertemuan dengan Widiyanti di Gedung Sapta Pesona, Jakarta, Rabu (4/6/2025) menekankan pentingnya komitmen dari semua pihak, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam menjaga kelestarian Raja Ampat.

“Kami di daerah memiliki kewenangan yang terbatas. Melalui komunikasi, kami berharap destinasi Raja Ampat dapat menjadi atensi pemerintah pusat. Bersama-sama kita memastikan Raja Ampat dapat menjadi kekayaan bukan hanya Indonesia, tapi juga dunia,” ujar Elisa Kambu.

Penambangan nikel dihentikan

Terbaru, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menghentikan sementara kegiatan operasional tambang nikel di Raja Ampat, Papua Barat Daya.

Keputusan ini diambil seiring adanya kekhawatiran masyarakat dan aktivis lingkungan terhadap potensi kerusakan ekosistem Raja Ampat akibat aktivitas pertambangan.

"(Dihentikan sejak) mulai saya ngomong. Tapi melarang itu bukan seterusnya, untuk sementara," ujar Bahlil dalam konferensi pers di Kementerian ESDM, Jakarta, Kamis (5/6/2025). 

Ia menjelaskan, ada lima Izin Usaha Pertambangan (IUP) nikel di Raja Ampat, namun saat ini hanya satu yang beroperasi yakni yang dimiliki oleh PT Gag Nikel (GAK), anak perusahaan PT Antam Tbk. Saat ini tim Kementerian ESDM pun sedang melakukan pengecekan terhadap tambang nikel tersebut.

Sebelumnya Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) meminta Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahdalia bersikap terbuka terkait banyaknya Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang diterbitkan untuk wilayah Raja Ampat, Papua Barat Daya.

Ketua PB HMI Bidang Lingkungan Hidup, Andi Kurniawan Sangiang, menyatakan penerbitan IUP di wilayah Raja Ampat merupakan bentuk kesadaran negara dalam menjaga pulau-pulau kecil di Raja Ampat. 

Andi beranggapan bahwa pemerintah dalam hal ini Kementerian ESDM paling bertanggungjawab atas perusakan lingkungan tersebut.

“Penerbitan IUP adalah sikap resmi negara. Artinya mereka (pemerintah) tahu betul ini terjadi perusakan disana (Raja Ampat),” kata Andi kepada wartawan, Kamis (5/6/2025).

Menurutnya, negara tidak boleh secara serampangan menerbitkan IUP meski daerah itu memiliki potensi tambang.

Diungkapkan Andi, negara harus tetap selektif dalam memberdayakan potensi disetiap daerah. 

Untuk itu, pihaknya beranggapan bahwa Raja Ampat adalah daerah yang harus mendapat perhatian khusus.

Karena itu, PB HMI meminta Menteri ESDM agar terbuka kepada rakyat terkait proses penerbitan IUP di Raja Ampat.

 “Ini kan yang baru tampak ada 4 IUP nikel. Kita tidak tahu yang lain. Ini saja sudah bikin rusak. Pak Bahlil kami minta untuk terbuka bagaimana izin ini bisa terbit di tanah surga di dunia ini," ungkapnya.

Menurut Andi, Raja Ampat merupakan aset Indonesia yang secara luar biasa harus dijaga kondisinya.

Dia beranggapan penerbitan IUP di Raja Ampat sama dengan menghancurkan surga di Indonesia bagian timur. 

“Raja Ampat ini surga yang diakui dunia. Disana penuh dengan kelimpahan, alam dan terumbu karang paling indah. Seluruh IUP tambang disana harus dicabut,” tegasnya.

Raja Ampat, destinasi wisata wajib dikunjungi

Dikutip dari Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Kawasan Konservasi di Perairan Kepulauan Raja Ampat, wilayah Raja Ampat terdiri dari 4.6 juta hektar lautan, 1.411 pulau kecil, pulau karang atau atol, dan beting, yang mengelilingi empat pulau utama, yaitu Waigeo, Batanta, Salawati, dan Misool.

Dilintasi garis khatulistiwa, Raja Ampat memiliki keanekaragaman hayati laut terkaya di Bumi. Raja Ampat dikenal sebagai ‘jantung’ Segitiga Terumbu Karang Dunia.

Keindahan Raja Ampat tak perlu diragukan. Banyak media berskala internasional telah menobatkan Raja Ampat sebagai salah satu destinasi wisata terbaik yang wajib dikunjungi.

Raja Ampat dinobatkan menjadi situs selam atau diving terbaik dunia tahun 2015 versi CNN.  Raja Ampat juga mendapat predikat "Must Visit Location" atau Destinasi yang Harus Dikunjungi pada 2023 dari Lonely Planet.

Terbaru dua media internasional, The New York Times dan National Geographic pun menobatkan Raja Ampat sebagai salah satu destinasi wisata terbaik yang wajib dikunjungi.

“Berenanglah di antara ikan boxfish kuning tutul dan menyelamlah di antara kipas laut gorgonian ungu," kata Ratha Tep, penulis ulasan tersebut, dikutip dari Antara.

"Di daratan, jelajahi pantai-pantai terpencil yang dikelilingi oleh pohon kelapa atau berjalanlah ke dalam hutan untuk melihat burung cendrawasih Wilson yang mencolok dan langka,” imbuhnya.

Kepulauan Raja Ampat disebut sebagai "negeri laut ajaib" karena memiliki sekitar 500 jenis karang, lebih dari 1.000 spesies ikan karang, serta makhluk unik seperti pari manta, duyung, dan hiu zebra.

Spot snorkeling di Raja Ampat pun tersebar dan bisa dipilih oleh para turis. Dalam catatan Kompas.com, spot snorkeling di Raja Ampat yang bisa dicoba berada di Pulau Arborek, Desa Yenbuba, Desa Sawandarek, Pulau Friwen, Pulau Kri, Manta Sandy, Teluk Kabui, dan beragam spot snorkeling terbaik lainnya.

Pariwisata berbasis lingkungan

Pemerintah Kabupaten Raja Ampat menjadikan pariwisata sebagai tulang punggung perekonomian daerah.

Keputusan itu didukung dengan besarnya potensi alam bahari, keragaman tradisi budaya, dan perjalanan sejarah di gugusan pulau di kabupaten yang 80 persen wilayahnya adalah laut. Mulai 2008, sebagai kabupaten yang baru terbentuk tahun 2003, Raja Ampat getol membangkitkan industri pariwisatanya.

Sejumlah kampung wisata di Raja Ampat yang jadi daya tarik wisata seperti Yenwaupnor, Arborek, Yenbuba, Sawinggrai, dan Sawandarek. Keberadaan kampung wisata menjadi wahana keterlibatan masyarakat sebagai operator dan penyedia jasa wisata.

Kesadaran wisata dan kelestarian lingkungan perlu dibentuk dari kampung-kampung di Raja Ampat. Sebelum adanya pemekaran dari Kabupaten Sorong, tidak sedikit kapal penangkap ikan dari berbagai macam wilayah datang ke kawasan konservasi perairan Raja Ampat.

Sayangnya, mereka menangkap ikan dengan cara yang tidak bijak, yakni menggunakan bom ikan. Alhasil, terumbu karang di Perairan Raja Ampat rusak.

Karena marak, masyarakat setempat kerap berpatroli di perairan Raja Ampat sambil menjalani aktivitas sehari-hari mereka sebagai nelayan.

“Memang, dari awal kami jaga karang. Kalau ada bom, masyarakat tidak terima," kata Tetua Adat Maribeko di Kampung Friwen, Derek Wawiyai, saat ditemui di Kampung Friwen, Raja Ampat, Papua Barat Daya, Jumat (7/6/2024).

Sebab, kata dia, masyarakat setempat sangat bangga memiliki terumbu karang yang sangat indah. Oleh karena itu, warga seringkali menangkap oknum tak bertanggung jawab yang menggunakan bom ikan, lalu membawanya ke kantor polisi.

Perlahan tapi pasti, industri pariwisata kian berkembang di Raja Ampat. Tahun 2008, turis asing yang datang hanya sekitar 2.000 orang. Kini, jumlah turis asing ke Raja Ampat pun terus bertambah hingga mencapai hampir 25.000 orang pada tahun 2024.

(Sumber Tribunnews/Kompas)