Diskon Tarif Listrik 50 Persen Juni dan Juli 2025 Batal, Pemerintah Beri Ini Jadi Penggantinya

TRIBUNMANADO.CO.ID - Sebelumnya pemerintah sempat berencana memberikan kebijakan insentif berupa diskon tarif listrik sebesar 50 persen

Kebijakan itu rencananya bakal mulai diberlakukan pada 5 Juni 2025.

Namun kini rencana itu gagal terlaksana.

Baru-baru ini pemerintah melalui Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan pembatalan rencana diskon tarif listrik 50 persen tahap kedua untuk bulan Juni-Juli 2025.  

Sri Mulyani mengungkapkan hal tersebut usai rapat terbatas di Kantor Presiden, Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (2/6/2025). 

Dalam pernyataannya, Sri Mulyani juga menjelaskan alasan kenapa program diskon tarif listrik dibatalkan.

Menurutnya program diskon listrik urung dijalankan karena proses penganggarannya yang lambat.

"Kita sudah rapat diantara para menteri dan untuk pelaksanaan diskon listrik ternyata untuk kebutuhan atau proses penganggarannya jauh lebih lambat sehingga kalau kita tujuannya adalah untuk Juni dan Juli, kami memutuskan tak bisa dijalankan," kata Sri Mulyani.

Namun masyarakat jangan kecewa, sebab ada akan ada penggantinya.

Pemerintah akan menjalankan program subsidi upah kata Sri Mulyani, sebagai pengganti program tersebut.

Pada desain awal rencana stimulus, subsidi upah belum termasuk di dalamnya karena masih belum ada kepastian data sasarannya.

"Sehingga yang itu digantikan menjadi bantuan subsisidi upah, jadi kalau kita lihat waktu desain awal untuk subsidi upah itu masih ada pertanyaan mengenai target grupnya karena waktu ini kan bantuan subsidi upah, pernah dilakukan pada masa Covid-19," katanya.

Saat itu, kata Sri Mulyani, data BPJS mengenai target subsidi upah masih perlu diperbaiki, sebagaimana halnya Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang juga memerlukan penyempurnaan.

Saat ini telah ada perbaikan data tersebut.

"Sekarang karena BPJS tenaga kerja datanya sudah clean untuk betul-betul pekerja yang (gaji) di bawah Rp3,5 juta dan sudah siap maka kami memutuskan dengan kesiapan data dan kecepatan program untuk menargetkan untuk bantuan subsidi upah," pungkasnya.