100 Hari Kepemimpinan Bupati dan Wabup Bolmong Sulawesi Utara, Ini yang Sudah Dilakukan

Karena di daerah kami ada anak sekolah SD,SMP,SMA karena jarak yang jauh dari desanya sekitar 5 KM harus naik kendaraan latbak terbuka.

Kalau tidak ada latbak terbuka maka mau tidak mau pilihan anak-anak ini yakni tidak ke sekolah.

Kita memang punya Bus sekolah tapi digunakan untuk fasilitas ASN, itu yang kami kembalikan lagi sesuai peruntukannya.

Di program ini kami pastikan pergi dan pulang siswa dijemput, dan itu gratis.
Lalu untuk kesehatan kami canangkan program pemeriksaan kesehatan gratis yang turun langsung ke masyarakat.

Caranya kita undang seluruh puskesmas dan dinas kesehatan untuk memberikan pelayanan kesehatan gratis langsung selama 2 kali dalam seminggu dan itu kami pantau langsung.

Dan hingga kini saya lihat program ini sangat diterima masyarakat serta saya yakini itu bisa sangat membantu.

Selain itu pemerintah juga membuat 5000 BPJS bagi masyarakat kurang mampu di Bolmong.

Dan juga ada lobi selama 100 hari ini di kementerian sosial dan mendapat izin 4 ribu lebih BPJS jadi sekarang ada sekitar 9 ribu lebih BPJS gratis untuk masyarakat kurang mampu di dalam 100 hari kerja ini.

2) Dari dua prioritas yakni pendidikan dan kesehatan apa saja kendala yang ditemui di lapangan?

Kendalanya hanya soal masih ada rasa percaya diri dari ASN untuk melakukan pelayanan ini, tapi saya dan wakil bupati turun langsung untuk memberikan motivasi kepada mereka hingga akhirnya mulai terbiasa.

Selain itu tidak ada kendala yang cukup berarti dikarenakan seluruh fasilitasnya ternyata sudah dibiayai oleh negara.

3) Pada saat kampanye di Pilkada ada perbedaan pilihan, bagaimana caranya kembali mensolidkan ASN dan masyarakat yang sempat terpecah waktu pilkada?

Setelah ditetapkan di dilantik, kami sudah menjadi kepala daerah dari seluruh masyarakat Bolaang Mongondow.

Atas hal itu tentu kami harus memberikan pelayanan kepada masyarakat yang adil dan merata meskipun dinamika politik tetap ada gejolak baik itu di Timses saya sendiri dimasa pilkada tapi keadilan harus tetap kita jalankan bila itu menyangkut masyarakat kami.

Untuk ASN sendiri memang ada yang tidak sejalan saat pilkada tapi ketika kami dilantik dan kita dalam sebuah organisasi kepemerintahan harus mengesampingkan itu dan mendorong agar bagaimana pelayanan kepada masyarakat bisa maksimal.